Terkait transaksi jumbo mencurigakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut inisal SB, salah satu pelakunya. Bisa jadi dia Siman Bahar, Direktur PT Loco Montrando yang terseret dugaan korupsi PT Antam (Persero) Tbk.
Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Senin lalu (20/3/2023), Sri Mulyani tegas-tegas menyebut SB masuk radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena melakukan transaksi jumbo mencurigakan lebih dari Rp189 triliun.
“Satu yang sangat menonjol dari surat PPATK adalah nomor 209/PR.01/2020 dikirimlkan pada 19 Mei 2020, di tengah-tengah COVID-19. Surat ini menyebutkan transaksi senilai Rp189,273 triliun. Karena angkanya besar, saya minta pajak dan bea cukai melihat dan meneliti data ini. Disebutkan PPATK ada 15 individu dan entitas, itu perusahaan dan nama orang,” papar Srmi Mulyani.
Berdasarkan temuan PPATK, kata Sri Mulyani, data transaksi jumbo yang mencurigakan itu disampaikan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dari sisi Bea Cukai, SB alias Bong Kin Phin yang juga pemilik PT BSI, memiliki transaksi ekspor dan impor untuk emas batangan dan perhiasan. Selain itu, SB juga berbisnis penukaran uang asing alias money changer.
“Impor barang, emas batangan Rp326 miliar tahun 2017. Naik ke Rp5,6 triliun. Pada 2019 drastis ke Rp8 triliun. Ekspornya Rp4,7 triliun pada 2017, turun ke Rp3,5 triliun dan 2019 ke Rp3,6 triliun. Selanjutnya pada September dilakukan pembahasan bersama antara DJBC dengan PPATK. Semuanya sudah ada follow up-nya,” paparnya.
Dari sisi pajak, menurut Sri Mulyani, temuan PPATK terkait transaksi jumbo SB itu, mendapat atensi khusus. Apalagi, temuan DJBC, transaksi mencurigakan naik menjadi Rp205 triliun, dan entitas yangterlibat naik dari 15 menjadi 17.
“Karena SB punya saham dan perusahaan di BSI, kita teliti PT BSI, sesuai surat PPATK. Menurut PPATK, pajak BSI Rp11,77 triliun, sedangkan menurut SPT pajak Rp11,5 triliun (2017-2019). Ada perbedaan Rp212 miliar. Kalau terbukti, perusahaan harus bayar itu dan kena denda 100 persen,” kata Sri Mulyani.
Pihak DJP, kata Sri Mulyani, sempat memanggil SB untuk klarifikasi terkait perbedaan data pajak antara PPATK dan pihaknya. Ternyata modusnya menggunakan nomor rekening pihak lain.
“Adanya perbedaan data pajak antara PPATK dan DJP, mendorong DJP panggil yang bersangkutan. Muncul modus, SB gunakan nomor rekening 5 pegawainya. Termasuk melakukan transaksi melalui money changer. Bisa dibayangkan money changer, cash in maupun cash out-nya,”
Dari temuan PPATK itu, SB ternyata memang banyak masalah. Beberapa waktu lalu, Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menyinggung keterlibatan SB dengan PT BSI-nya dalam dugaan penggelapan bea dan pajak impor. Potensi kerugian negara mencapai Rp2,9 triliun.
Dalam kasus ini, Arteria menyebut ada delapan perusahaan termasuk PT BSI yang berkantor di Jalan Gadjah Mada, Pontianak, Kalimantan Barat. Belakangan terkuak, alamat tersebut adalah sebuah kantor jasa money changer.
Tak hanya PT BSI, Siman Bahar atau SB juga owner PT Loco Montrado yang masuk pusaran korupsi PT Aneka Tambang (Persero/Antam) Tbk. Terkait kerja sama pengolahan anoda logam menjadi emas pada 2017. Berdasarkan audit BPK, kerja sama ini merugikan negara sekitar Rp100,7 miliar.
Selanjutnya, KPK telah menahan serta menetapkan Dodi Martimbang, mantan GM Manager Unit Pengolahan Antam sebagai tersangka. Dan, lembaga antirasuah itu juga menetapkan Siman sebagai tersangka pada Agustus 2021. Namun hakim praperadilan PN Jakarta Selatan pada Januari 2023, menyelamatkan Siman. Status tersangka dianulir.
Ternyata, saat Siman ditetapkan sebagai tersangka, alat bukti berupa kerugian negara dari kerja sama antara Antam dengan Loco Montrado, belum bisa meyakinkan hakim. Kini, sudah ada laporan BPK yang bakal menjerat Siman mendekam di bui KPK.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)