Transformasi Ekonomi, RI Jalankan Program Substitusi Impor 35 Persen

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor pada beberapa komoditas. Ini dilakukan melalui program subtitusi impor 35 persen.

Program itu merupakan bagian dari Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, serta dua sektor industri yang ditambahkan sejak terjadinya pandemi yakni alat kesehatan dan farmasi.

“Saat ini telah muncul juga gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang baik untuk kita kuasai dan manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital,” kata Menko Airlangga yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam Acara Puncak Indonesia Development Forum (IDF) 2022 di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Kegiatan tersebut mengusung tema “The 2045 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia’s Economic Transformation.”

Hal tersebut, sambung Menko Airlangga, dapat tercapai melalui beberapa hal. “Pembangunan yang merata dan inklusif, penciptaan SDM unggul, penciptaan ekonomi maju dan berkelanjutan serta negara yang yang demokratis kuat dan bersih,” ungkap Menko Airlangga.

Ia menjelaskan, upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi yang signifikan pada berbagai sektor terus gencar dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satu wujud implementasi kebijakan tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya redesain transformasi ekonomi.

Ini didukung dengan akselerasi pembangunan guna mendorong peningkatan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi pasca pandemi. Menurut Menok, salah satu strategi yang ditempuh pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi tersebut yakni reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya, guna meningkatkan produktivitas melalui pemberian kemudahan berusaha.

“Pemerintah juga bertekad untuk menjalankan hilirisasi sebagai salah satu agenda yang bersinergi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Upaya ini telah memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan devisa dari investasi dan ekspor serta penambahan jumlah serapan tenaga kerja,” jelas Menko Airlangga.

Hilirisasi, katanya, akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia. “Ini akan mendorong peningkatan daya saing di pasar global,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pemenang Call for Submission seperti perwakilan SDG Center Universitas Hassanudin, Direktur PT Bali Coklat, Direktur Utama Kawasan Indutri Terpadu (KIT) Batang, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah terkait pembangunan industri.

Rekomendasi tersebut mulai dari pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi SDM yang terlibat dalam pengembangan produk, pemetaan akses pasar bagi mitra usaha, upaya deteksi dini terkait program kolaborasi antara tenaga kerja dan teknologi yang berkembang, hingga hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku.

Merespons rekomendasi tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi perwakilan Call for Submission atas berbagai inovasi yang dilakukan mulai dari pemanfaatan umbi porang sebagai edible bioplastic, penyiapan SDM industri terampil sesuai dengan kebutuhan investor oleh KIT Batang, upaya PT Bali Coklat dalam menjadikan coklat Indonesia berkelas dunia, hingga dukungan kolaborasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait program pusat dan daerah bagi pengembangan industri yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga turut menekankan arahan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pelaku industri untuk dapat mendorong tindak lanjut rencana dan rekomendasi dalam menciptakan ekosistem industri yang lebih baik melalui kontribusi ide maupun eksekusi bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.