Dana Rp306,6 triliun mengalir untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding ketidakjelasan alokasi. “Kemana sisa Rp82 triliun?” tanya Dewi Anggraini dari ICW. Anggaran fantastis ini justru dibarengi laporan keracunan makanan, lauk basi, dan dugaan monopoli pengadaan ompreng stainless dengan harga selangit.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun angkat bicara. Ketua KPK Setyo Budiyanto memperingatkan potensi fraud dalam penentuan SPPG dan pembangunan dapur MBG. “Jangan sampai jadi kontraproduktif,” tegasnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana berkilah, anggaran disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan kemahalan daerah. Namun, ICW menemukan fakta mengejutkan: hingga Januari 2025, hanya 190 SPPG yang beroperasi dari target 500-937.
Program yang dikebut dalam empat bulan sejak terbitnya Perpres BGN ini juga dituding mengorbankan layanan publik. Instruksi Presiden tentang efisiensi APBN/APBD memangkas anggaran sektor lain, sementara MBG dijalankan tertutup tanpa partisipasi masyarakat. “Ini ambisi politik, bukan solusi gizi,” sindir Dewi.
Di tengah hiruk-pikuk kontroversi, satu pertanyaan menggantung: Akankah program ini menyelamatkan generasi muda, atau justru menjadi bom waktu korupsi berkedok sosial?
Ulasan lebih lengkap bisa dibaca di Insider edisi 23 Maret 2025 di tautan ini: Mencegah Potensi Fraud MBG