Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa Jalur Gaza akan diserahkan ke AS oleh Israel di akhir pertempuran dan menyatakan ‘tidak akan ada tentara AS yang diturunkan’.
Pernyataan itu diunggah Trump di akun media sosial Truth Social, pada Kamis (6/2/2025), dengan menyebutkan bahwa di akhir pertempuran, “Warga Palestina, orang-orang seperti Chuck Schumer, sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di wilayah tersebut.”
Trump juga mengeklaim bahwa warga Palestina akan mendapatkan ‘kesempatan hidup bahagia, aman dan bebas’ melalui skema relokasi yang diusulkannya, dengan merencanakan warga Palestina mengungsi ke Mesir dan Yordania.
“AS, yang bekerja sama dengan tim-tim pembangunan hebat dari seluruh dunia, akan perlahan-lahan dan hati-hati memulai pembangunan yang kelak akan menjadi salah satu pembangunan terbesar dan paling spektakuler di dunia,” kata Trump.
Dengan menyatakan bahwa tidak diperlukan tentara AS untuk upaya-upaya ini, Presiden AS itu mengeklaim bahwa tindakan-tindakan ini akan membawa stabilitas ke kawasan tersebut.
Pelapor PBB Sebut Rencana Trump ‘tak Bermoral’
Sebelumnya, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina Francesca Albanese menyebut rencana Trump untuk merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza dan supaya AS menguasai wilayah tersebut merupakan wacana yang ‘tak bermoral’.
Albanese pun mengecam rencana tersebut yang menurut dia justru dapat memperburuk konflik kawasan.
“(Rencana tersebut) melanggar hukum, tak bermoral, dan benar-benar tak bertanggung jawab… apa yang dia usulkan benar-benar tak masuk akal,” kata Albanese, dalam konferensi pers di Kopenhagen, Denmark, Rabu (5/2/2025).
Wacana Trump tersebut, lanjut dia, merupakan provokasi ‘untuk melakukan pengusiran paksa yang merupakan sebuah kejahatan internasional’.
Albanese kemudian mendesak komunitas internasional yang terdiri dari 193 negara berdaulat untuk bertindak lebih tegas dengan ‘memberi apa yang AS inginkan — isolasi’.
Ia pun menepis anggapan bahwa insentif ekonomi dapat menjadi jawaban terhadap konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut.
“Sudah sangat lama komunitas internasional menangani isu Palestina sebagai hal yang bisa diselesaikan melalui pembangunan, insentif ekonomi, dan bantuan kemanusiaan,” kata dia.
Meskipun mengakui pentingnya pembangunan ekonomi, pelapor khusus PBB itu menegaskan bahwa hak-hak dasar rakyat Palestina tak boleh sampai dikorbankan.
“Perdamaian melalui pembangunan ekonomi hanyalah harapan untuk menyerah dan tidak akan bermanfaat,” ucap Albanese.
“Satu-satunya cara menghentikan kekerasan adalah untuk memberi peluang bagi perdamaian melalui kebebasan,” kata dia, menegaskan.
Trump pada Selasa (4/2/2025) menyatakan bahwa ‘AS akan mengambil alih Jalur Gaza’ usai sebelumnya mengusulkan relokasi permanen rakyat Palestina ke wilayah lain.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington DC, Trump mengatakan AS akan menguasai Gaza dan ‘melucuti semua bom aktif berbahaya dan senjata-senjata lainnya, meratakan wilayah itu, dan membersihkan gedung-gedung yang hancur’.
“AS juga akan mengembangkan ekonomi Gaza yang akan menyediakan lapangan kerja tak terbatas dan perumahan warga,” ucap Trump.
Ia mengatakan bahwa usai merelokasi warga Palestina ke luar Gaza, AS akan melakukan pembangunan ulang Gaza yang ia klaim dapat menjadikan wilayah kantong tersebut sebagai ‘Riviera di Timur Tengah’.
Usulan Trump tersebut pun dikecam luas oleh pemimpin sejumlah negara, termasuk Turki, Yordania, Mesir dan Indonesia, serta negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman.