Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta penundaan pembayaran tunjangan aparatur sipil negara (ASN) bagi yang masih enggan mengikuti program vaksinasi.
Tito menyebutkan beberapa daerah sudah menerapkan strategi ini dalam mendukung percepatan vaksinasi, khususnya bagi ASN.
Tito menjelaskan berbeda dengan gaji, tunjangan kinerja merupakan hak dari kebijakan pimpinan.
Bila bawahannya berkinerja baik, maka pimpinan dapat membayarkan tunjangannya secara penuh. Namun, bila bawahannya berkinerja buruk, maka pimpinan akan memotong tunjangan kinerjanya.
“Dia tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu tunjangan kinerjanya, kalau sudah divaksinasi baru tunjangan kinerjanya diberikan semua mungkin, itu salah satu teknik,” kata Mendagri.
Namun, Mendagri menyarankan pendekatan pertama kepada ASN yang enggan melakukan vaksin terlebih dahulu. Namun, bila yang bersangkutan bergeming, maka pimpinan bisa menerapkan strategi penundaan pembayaran kinerja.
Mendagri menjelaskan vaksinasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen hingga akhir 2021.
Meski saat ini capaian vaksinasi dosis pertama secara nasional berada di angka 75 persen, lanjut Mendagri, tak sedikit daerah yang capaiannya justru di bawah 70 persen.
“Beliau (Presiden) ingin agar bukan hanya angka nasional, tapi angka di daerah-daerah juga minimal 70 persen. Untuk apa, untuk memproteksi masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Mendagri.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)