Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan Radio Republik Indonesia (RRI) sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Meski keuangan kena dampak efisiensi anggaran.
“Dan tadi sudah dijelaskan secara tegas oleh kedua dirut, baik dirut TVRI maupun dirut RRI, bahwa tidak ada kebijakan lagi ini untuk merumahkan kontributornya di daerah,” ujar Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut TVRI dan RRI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Selain tak ada PHK, Saleh mengatakan, Dirut TVRI dan RRI sepakat untuk tidak ada pemotongan honor terhadap karyawan di daerah. Hal itu ditetapkan dalam keputusan rapat.
“Jadi sekali lagi, tidak ada apa istilahnya tuh pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat,” ucap dia.
Lebih lanjut, politikus PAN itu, mengatakan, Presiden Prabowo sebagai pembuat kebijakan justru tak menginginkan sumber daya manusia yang harus merasakan dampak akibat efisiensi anggaran.
“Justru jangan sampai itu karena dampak efisiensi. Dan karena itu sekali lagi Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa karyawan atau sumber daya manusia bukan bagian daripada alasan untuk melakukan efisiensi,” tuturnya.
Sebelumnya, RRI disebut-sebut melakukan perampingan karyawan akibat kebijakan pemangkasan anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Atas informasi ini, sejumlah jurnalis dan penyiar yang berstatus kontributor, menggelar aksi damai.
Lewat media sosial (medsos) instagram, akun @aiinizzaa membagikan curhatannya terkait PHK di RRI yang viral. Penyiar RRI Pro 2 Ternate yang sudah 11 tahun mengabdi itu, menyebut ada ratusan pegawai terkena PHK, imbas efisiensi anggaran.
“Bapak (Prabowo), kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak,” kata @aiinizza dengan suara sangat sendu dalam rekaman yang akhirnya viral di Instagram dan TikTok.
“Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka mendapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK dan dirumahkan karena efisiensi yang bapak lakukan,” ucap dia lagi.
“Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak?” lanjutnya dengan suara yang semakin parau.
Atas curhatan tersebut, akun resmi Partai Gerindra memberikan tanggapan di kolom komentar. Dituliskan tiga alasan utama dari efisiensi anggaran yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto.
“Harusnya tidak begini buntut dari efisiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan fiskal mencakup, identifikasi dan penghentian belanja pemerintah tidak esensial, tidak berdampak dan bocor. Lalu, pemusatan kapasitas fiskal pemerintah untuk belanja prioritas. Terakhir, pengelolaan fiskal yang adaptif terhadap situasi global dan nasional. Ini gap sangat besar antara arahan Presiden dan pelaksanaan,” tulis Gerindra.
Usai viral, penyiar tersebut menghapus unggahannya. Alasannya, tujuannya sudah tercapai. Dia memastikan tidak ada tekanan untuk menghapus unggahan tersebut.
“Ini cukup bagi saya. Selebihnya giliran banyaknya doa teman-teman yang bertarung di sela-sela waktu,” tulis @aiinizzaa.