Undang Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Jokowi Galau Subsidi BBM Bengkak Rp502 Triliun

editorial inilah12 Agustus 2022

12 baca dalam satu menit

Membengkaknya subsidi BBM Rp350 triliun, menjadi Rp502 triliun, membuat galau Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alhasil, dia undang sejumlah pimpinan lembaga negara ke Istana.

Pada Jumat sore (12/8/2022), Presiden Jokowi mengundang para kepala lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta Pusat. Yang hadir, Ketua MPR, Bambang Soesatyo; Ketua DPR, Puan Maharani; Ketua DPD, La Nyala Mattalitti; Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Hadir pula Ketua Komisi Yudisial (KY), Fajar Nur Dewata; Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin; dan Ketua BPK, Isma Yatun.

“Baru saja kami tadi bertemu dan berbicara selama lebih dari 2,5 jam. Utamanya kami bicara soal krisis global, berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Dalam pertemuan ini, mantan Wali Kora Solo dan Gubernur DKI ini, membahas bengkaknya subsidi BBM Rp350 triliun, menjadi Rp502 triliun. Presiden tampaknya galau dengan begitu jumbonya subsidi BBM.

Jokowi mengakui, pertemuan juga mengupas nasib Indonesia pada 2023, terkait subsidi BBM yang digelontorkan sudah super jumbo pada tahun ini. “Subsidi kita memang terlalu besar, cari negara yang subsidinya sampai Rp 502 triliun,” kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi menyebut pemberian subsidi ini memang perlu dilakukan untuk menahan kenaikan harga pertalite, pertamax, gas, hingga listrik.

Menurut Jokowi, dengan subsidi tersebut rakyat memang menjadi tidak terbebani dengan kenaikan harga.

“Tapi apakah angka Rp502 triliun itu terus kuat kita pertahankan? Kalau bisa alhamdulilah, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau APBN tidak kuat bagaimana? Negara lain harga BBM sudah Rp17 ribu, Rp18 ribu, naik dua kali lipat semuanya. Ya memang harga keekonomiannya seperti itu,” kata Jokowi.

Dalam diskusi itu, Jokowi menyebut para kepala lembaga tinggi negara itu membagikan pandangan tentang pemasukan negara dari penjualan komoditas. Untuk saat ini, Jokowi menyebut harga komoditas masih baik, namun dia mengantisipasi jika kondisinya berubah dan bakal berpengaruh ke pendapatan negara.