Urung Pamitan Setelah Lebaran, Sri Mulyani Ingin Tetap Fokus Jaga APBN


Akhirnya rumor tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) setelah Lebaran, terjawab. Ternyata bukan begitu. Menariknya, kepastian dari Sri Mulyani ini bersamaan dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sri Mulyani menegaskan, masih ingin tetap fokus menjalankan tugas negara, yakni mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Untuk menegaskan rumor mengenai posisi menkeu, posisi saya sampai sekarang tetap fokus menjaga tugas negara dan kepercayaan presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Dia pun menekankan, seluruh jajaran Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam menjaga keuangan negara, sebagai instrumen yang luar biasa penting bagi pencapaian dan tujuan pembangunan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto serta menjaga kepercayaan masyarakat. “Saya tegaskan, saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan terpisah, Menko Airlangga Hartarto menepis kabar yang menyebut dirinya dan Menkeu Sri Mulyani berniat mundur dari KMP. Hal itu dinyatakan Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan otoritas terkait.

“Jadi, pertama saya tetap bekerja. Konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” katanya saat ditanya perihal isu tersebut.

Ia menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja dan tidak memiliki rencana mengundurkan diri dengan alasan apa pun.

Selain itu, Menko Airlangga juga memastikan bahwa Menkeu Sri Mulyani masih menjalankan tugasnya seperti biasa. “Saya sudah komunikasi tadi siang, Ibu Sri Mulyani juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoaks,” katanya lagi.

Menko Airlangga menambahkan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/3/2025), dibahas perkembangan ekonomi serta rencana untuk kawasan ekonomi khusus. “Pemerintahan tetap berjalan sesuai agenda tanpa ada perubahan di jajaran menteri terkait isu yang beredar,” pungkasnya.