Naga-naganya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ingin meminta uang tambahan dari pemerintah. Padahal, BGN sudah mendapatkan penambahan anggaran di saat lembaga lainnya dipangkas.
Dadan mengatakan, lembaganya membutuhkan dana sebesar Rp25 triliun per bulan untuk percepatan program makan bergizi gratis (MBG), agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.
“Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima),” kata Dadan di Jakarta, dikutip Selasa (25/2/2025).
Dia menjelaskan, saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.
Menurutnya, percepatan idealnya bisa dilakukan pada September 2025. Pertimbangannya, BGN sedang mempersiapkan sejumlah hal, seperti sumber daya manusia (SDM).
Saat ini, kata dia, SDM baru menjangkau 2.000 tenaga. Pemerintah sedang mendidik 30 ribu tenaga kerja. “30 ribu tenaga ini baru akan selesai pendidikannya di akhir Juli. Jadi baru siap di awal Agustus,” kata Dadan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada April 2025, ada 3 juta anak sudah bisa mendapat makan bergizi gratis. Lalu, pada Agustus akan ada 6 juta anak yang menerima makan bergizi gratis. Sementara pada September 2025, Prabowo membidik 15 juta anak dapat makan bergizi gratis.
Prabowo telah memutuskan untuk menambah anggaran program makan gratis sebesar Rp 100 triliun. Dengan tambahan itu, total anggaran MBG tahun ini menjadi Rp 171 triliun. Tambahan dana ini dilakukan untuk memenuhi percepatan sasaran MBG.
Meski ditambah, BGN sempat mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar. Pemangkasan itu disiasati dengan mekanisme pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintahan. Kebutuhan lahan itu, digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG.