Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) kembali menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sentilan ini masih terkait langkah Jokowi yang dinilai terlalu jauh dalam memengaruhi partai politik (parpol) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
JK pun mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk mencontoh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak banyak mencampuri urusan parpol.
“Waktu kami, seperti saya sering katakan, zaman ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu, ndak,” kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam (15/5/2023).
Ia mengemukakan hal itu usai berbincang dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
JK memandang, parpol berhak memiliki kewenangan sendiri mengurus koalisi masing-masing untuk memenui syarat presidential threshold atau ambang batas minimal dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden.
“Koalisi partai masing-masing tentu adalah cara untuk mencapai aturan. Karena ini harus mencapai (presidential threshold) 20 persen. Partai cuma satu yg bisa mencapai 20 persen. Karena itu (parpol lain) butuh koalisi,” jelas JK.
Diketahui, langkah yang ditempuh Presiden Jokowi sejauh ini dinilai kerap terlalu jauh mencampuri urusan parpol terkait kontestasi Pilpres 2024. Terbaru, Presiden Jokowi mengatakan bakal memberi bisikan kuat kepada partai politik soal nama capres hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia.
“Sehingga, itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai,” kata Jokowi dalam acara puncak Musra Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
Jokowi sudah mengantongi tiga nama usulan capres dari Musra. Ketiga nama capres yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Jokowi sangat menghargai upaya Musra mengusulkan tiga nama capres tersebut. Namun, menurut Jokowi hak mencalonkan capres adalah milik partai atau gabungan partai.
“Jadi, saya terus terang ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapres seperti apa,” jelas Jokowi.
Jokowi sendiri menekankan tidak akan terburu-buru mengumumkan dukungannya kepada capres yang akan didukungnya. Dia menyebut, hal ini bagian dari strategi.
“Jadi, kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan pilih cepat-cepatan karena Belanda masih jauh,” ujar Jokowi menegaskan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)