Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo resmi mendapatkan sanksi berupa teguran dari PDI Perjuangan akibat pernyataannya yang siap maju sebagai Capres 2024. Meski sudah mendapatkan saksi, Ganjar tetap mengisyaratkan kesiapannya untuk bertarung di Pilpres 2024.
“Saya pernah di Badan Diklat. Semua kader mesti siap (ditugaskan). Tapi semua keputusan ada di Ketua Umum dan sesuai dengan keputusan Kongres ke V PDIP, semua harus ikut (keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri),” kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2022).
Ketegasan Ganjar ini dia sampaikan usai memberikan klarifikasi kepada Dewan kehormatan PDI Perjuangan. Namun klarifikasi itu seakan tidak berarti dengan pernyataan Ganjar yang mengaku siap mendapatkan tugas dari partai khususnya maju di Pilpres 2024.
Namun, pernyataan Ganjar langsung ditepis Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuagan, Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan bahwa partainya tak hanya memperjuangkan ambisi individu, namun mengutamakan kepentingan partai.
“PDIP itu dibangun dengan cita-cita besar, bukan ambisi orang perorang. Kepentingan kami itu memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” ujarnya.
Hasto mengatakan, Ganjar telah menerima sanksi teguran secara lisan dari DPP PDI Perjuangan. Usai menerima sanksi tersebut Ganjar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang membuat kegaduhan politik.
“Ganjar sebagai kader menerima sanksi,” jelasnya.
Sebagai informasi, DPP PDI Perjuangan atau PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran secara lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sanksi ini PDI Perjuangan berikan atas sikap Ganjar yang menyatakan siap maju sebagai capres 2024.
“Kami menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2022).
Komarudin mengungkapkan, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Ganjar Pranowo terkait dengan pernyataan yang siap menjadi calon Presiden 2024 tersebut.
Menurutnya pemeberian sanksi kepada Ganjar ini karena pernyataan Gubernur Jawa Tengan (Jateng) tersebut sudah membuat multitafsir dalam konteks wacana publik.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)