Selasa, 5 November 2024 – 07:09 WIB
Kepala BIN, Muhammad Herindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024). (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo mempertanyakan program 100 hari pertama dari Badan Intelijen Negara (BIN), termasuk keamanan dalam pilkada yang digelar serentak pada 27 November 2024.
Yoyok mengatakan, banyak pelaporan yang datang terkait daerah rawan konflik, maupun tidak ada sinkronisasinya antara aparat intelejen yang ada.
Misalnya seperti kepolisian, bea cukai, kejaksaan, polda bahkan BIN yang berada di sebaran wilayah Indonesia.
Advertisement
“Oleh karena itu, saya dari Komisi I itu sangat menekankan Badan Intelijen Negara untuk benar-benar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen yang ada,” kata Yoyok di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).
Yoyok menjelaskan, meskipun rapat koordinasi intelijen di daerah terus berlangsung pihaknya melihat masih terbatasnya koordinasi. Yang mana, rapat itu berjalan sekadar formalitas saja.
“Tapi dalam komunitas, dalam tadi yang saya sampaikan adalah penekanan bagaimana BIN benar-benar menjadi seorang koordinator, menjadi koordinator yang utuh dari semua komunitas intelijen yang ada di Indonesia ini,” ujar dia.
Nantinya, kata Totok, akan ada keselarasan terkait ancaman-ancaman yang ada baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.
“Dan ancaman-ancaman itu harusnya BIN menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen untuk menganalisa. Kenapa? Karena BIN itu institusi yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi intelijen langsung ke presiden,” tutur Yoyok.
“Nah kalau informasi yang disajikan sudah salah, ambil keputusan presiden salah. Harapannya jangan sampai ada selip, jangan sampai ada salah,” sambungnya menegaskan.