Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga berpendapat PDI Perjuangan yang hari ini genap berusia 50 tahun merupakan usia yang matang untuk menjadi motor perubahan. Namun untuk menjadi motor perubahan, menurut pandangannya, ada dua persoalan yang harus dibenahi partai banteng bermoncong putih itu.
Pertama, dia menyebutkan, kepemimpinan di PDIP masih sentralistis, yaitu semua keputusan strategis ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Kesannya keputusan strategis ada pada satu orang. Hal ini mengesankan kepemimpinan di PDIP tertumpu pada satu orang,” kata Jamiluddin saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Jamiluddin menekankan, keputusan Ketua Umum Megawati menjadi mutlak. “Tak ada yang berani membantah secara terbuka karena takut mendapat sanksi organisasi,” ujarnya.
Hal itu, menurut Jamiluddin, sudah terlihat dalam wacana soal calon presiden (capres) di PDIP. “Kader yang terbuka mewacanakan hal itu langsung mendapat sanksi,” ungkapnya.
Hal itu, lanjut dia, mengindikasikan demokrasi kurang berjalan di PDIP, padahal PDIP berlabel demokrasi. Karena itu, PDIP idealnya memberi contoh partai yang melaksanakan prinsif-prinsif demokrasi, terutama dalam pendelegasian kewenangan dan membuka ruang yang luas perbedaan pendapat kepada kadernya.
Kedua, ungkap Jamiluddin, kebijakan eksternal PDIP kadangkala tidak sejalan dengan amanah reformasi yang menginginkan sistem politik yang terbuka atau demokratis. Hal itu terlihat kecenderungan PDIP yang memilih sistem pemilu proporsional tertutup.
Sistem tersebut memang digunakan pada Era Orde Lama (Orla) dan 0rde Baru (Orba) yang masih menerapkan sistem politik tertutup. Karena itu, sistem itu sangat top down dan dominasi partai sangat tinggi.
“Hal itu kiranya sesuai dengan sentralistisnya kepemimpinan di PDIP. Akibatnya, caleg harus dalam kendali penuh partai,” terang mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Padahal, sambung Jamiluddin, saat ini era sudah berubah ke demokrasi. Karena itu, PDIP seharusnya mendorong sistem pemilu yang lebih demokratis, bukan justru mundur ke sistem yang tidak demokratis.
“Jadi, PDIP seyogyanya terdepan mendemokrasikan internal partainya dan sistem politik di Indonesia. Tuntutan itu wajar karena usia PDIP sudah matang dan saat ini terbesar di Tanah Air,” tuturnya.
PDIP hari ini memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin hadir membuka acara tersebut.
Perayaan HUT ke-50 ini sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu Serentak 2024. Acara HUT itu mengusung tema “Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam” dengan subtema Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)