Hingga 14 Desember 2022, utang pemerintah berupa surat berharga nasional (SBN) menggunung hingga Rp531,4 triliun. Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan 14 Desember 2021.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penerbitan SBN bertujuan untuk memperkuat APBN 2022. Tahun lalu, tepatnya 14 Desember 2021, pemerintah tarik utang melalui SBN sebesar Rp723,3 triliun.
“Kita lihat penerbitan SBN mengalami penurunan sangat drastis. Tahun lalu (SBN) mencapai Rp723,3 triliun. Sedangkan, tahun ini mengeluarkan SBN Rp531 triliun. Atau terjadi penurunan sebesar 26,5 persen,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers online, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Terjadinya penurunan atas penarikan utang SBN, kata Sri Mulyani, merupakan pertanda baik. Bahwa, kinerja APBN 2022 berjalan lebih sehat ketimbang 2021. Kesimpulan Sri Mulyani ini, sesuai dengan penilaian dari lembaga rating utang internasional.
“Nah ini adalah penurunan yang cukup baik dan konsisten dari yang tadi kita sampaikan APBN-nya tetap sehat. Makanya rating agency menunjukkan bahwa APBN negara kita dalam posisi rating-nya stable outlook,” jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Penarikan utang melalui SBN ini, kata Sri Mulyani, sudah termasuk skema burden sharing yang dilakukan Bank Indonesia (BI), sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) selama pandemi COVID-19. Di mana, BI wajib membeli SBN di pasar utama, atau bertindak sebagai standby buyer.
Melalui SKB I, BI membeli SBN pemerintah sebanyak Rp49,107 triliun dan SKB III sebesar Rp95,42 triliun.”Dalam hal ini kita sampaikan SKB ini akan berakhir di tahun ini, karena kita memang sudah menganggap situasi krisis akibat pandemi sudah berakhir, sehingga kita dalam jaga independensi BI, kita akan kembali kepada kondisi normal, yaitu di mana pemerintah jaga sisi APBN dan BI dari sisi moneternya,” jelasnya.
Kemudian, pembiayaan anggaran dari sisi pinjaman juga mengalami penurunan signifikan yakni menjadi Rp8,9 triliun atau turun 192,5 persen sampai 14 Desember 2022. Sampai pertengahan Desember, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp231,7 triliun, atau 1,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisitnya lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar Rp840,2 triliun, atau 4,5 persen terhadap PDB. Menandakan APBN 2022 mulai sehat,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)