Perseteruan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, semakin memanas. Setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, giliran pendukung Arsjad Rasjid melakukan perlawanan.
Sebanyak 21 dari 35 Ketua Umum Kadin Provinsi menyatakan sikap bersama secara terbuka menolak hasil Munaslub dan tetap mengakui kepengurusan Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid.
Pernyataan sikap mereka beredar luas di publik dalam bentuk rekaman video yang disematkan akun instagram resmi Kadin Indonesia yakni @kadin.indonesia.official.
Terdapat 18 Ketua Umum Kadin Provinsi yang menyatakan penolakan mereka terhadap hasil Munaslub dan penetapan Anindya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.
Mereka adalah Diana Dewi (DKI Jakarta), Cucu Sutara (Jawa Barat), Harry Nuryanto Soediro (Jawa Tengah), Andik Dwi Putranto (Jawa Timur), Ahmad Irfansyah (Bengkulu), Usman Ismail (Jambi), Masuri (Riau), Shinta Laksmi Dewi (Kalsel), Arya Rizqi Darsono (Kalbar), Dayang Donna Faroek (Kaltim), Anton Timbang (Sultra), Muhalim Djafar Litty (Gorontalo), MAS Latuconsina (Maluku), Umar Ali Lessy (Malut), Bobby Lianto (NTT), Ronald Antonio (Papua), Suryati (Papua Barat), dan Darwanto (Papua Barat Daya),
“Kami tidak mengakui Munaslub yang berlangsung pada tanggal 14 September 2024 di Jakarta. Penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa Munaslub tersebut bertentangan dan melanggar hukum, konstitusi Kadin, Keputusan Presiden, dan AD-ART organisasi,” tegas ke-18 Ketua Umum Kadin Provinsi tersebut, dikutip Senin (30/9/2024).
Mereka menegaskan, setiap langkah yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola organisasi yang sudah disepakati agar dapat menjaga marwah organisasi, yakni maruah Kadin Indonesia.
“Kami tegak lurus pada hukum dan AD-ART Kadin dalam setiap langkah ke depan bersama. Kadin Indonesia bekomitmen untuk fokus bekerja mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan,” tegas mereka.
Pada Jumat (27/9/2024), telah terjadi pertemuan antara Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie yang dimotori Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Usai pertemuan, Arsjad menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak datang tiba tiba, melainkan sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya, dan merupakan inisiatif Bahlil.
Ia dan Anin diundang datang ke rumah Bahlil untuk berbicara, mencari solusi terhadap dualisme kepemimpinan di Kadin.
“Setelah pertemuan itu, saya mendapatkan banyak pertanyaan dari internal kadin, media, warganet dan publik lainnya tentang solusi atas dinamika Kadin. Maka itu, izinkan saya menyampaikan dan meluruskan informasi mengenai hasil pertemuan tersebut,” kata Arsjad dalam sebuah pesan video, Senin (30/9/2024).
Arsjad berharap, tidak lagi menimbulkan kebingungan dari para pemangku kepentingan Kadin terutama tentang hasil pertemuan atau isi kesepakatan. “Kami duduk bersama dan saling diskusi pada Jumat sore itu. Dari proses diskusi ini, kami membuat sejumlah kesepakatan tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh semua pihak,” kata Arsjad.
Inti dari kesepakatan tertulis itu, Arsjad dan Anin sepakat akan mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden. Waktu dan tempat pelaksanaan Munas Kadin akan menyesuaikan arahan dan keputusan pemerintah.
“Kami juga sepakat kepanitiaan akan dibentuk dengan mengacu ke AD ART. Munas ini disiapkan secara bersama sama dengan melibatkan kedua belah pihak,” kata Arsjad.