Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera merespons soal wacana penambahan komisi di DPR RI. Dia berharap penambahannya tidak terlalu banyak, karena berpotensi menghambat gerak kerja pemerintahan maupun DPR.
“Kalau harapan saya tidak terlalu membengkak, kadang-kadang membuat kementerian baru itu urusan tetek bengeknya mulai dari nomenklaturnya, struktur organisasi, macem macemnya jadi bisa menghambat geraknya,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Terkait dirinya yang kembali dilanti, Mardani optimistis akan kembali tergabung dalam komisi II DPR RI periode 2024-2029.
“Salah satunya itu kalau kita sistem politik yang simpel, pemimpin yang baik yaitu banyak urusannya dengan reformasi politik, reformasi politiknya bagus insyaAllah kita dapat negara yang bisa lebih lari untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Mardani.
Sebelumnya, beredar kabar terdapat penambahan dua komisi baru di DPR, pada periode 2024-2029. Hal ini berkaitan dengan rencana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan Prabowo mendatang.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR 2019-2024 Ahmad Muzani menyatakan penambahan ini juga akan bergantung dari kesepakatan anggota DPR periode 2024-2029 yang akan dilantik pada Selasa (1/10/2024).
“DPR ini kan lembaga pengawas pemerintah, lembaga yang juga menjadi mitra pemerintah, baik di bidang Undang-Undang, budget, dan pengawasan. Sehingga komisi itu menyesuaikan dengan jumlah kementerian,” ucap Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).
“Apakah ditambah, apakah tetap, nanti akan bergantung pada kesepakatan fraksi-fraksi setelah tanggal 1 (Oktober) dilantik menjadi anggota DPR,” katanya menambahkan.
Saat ditanya lebih lanjut, apakah penambahan komisi ini memang diperlukan, ia menyebut agar pemerintah dan DPR dapat bekerja secara efektif.
“Semuanya diperhitungkan untuk menjadi keseimbangan supaya DPR lebih efektif, pemerintah juga efektif,” ujar dia.
Sementara Ketua DPR RI 2019-2024 Puan Maharani mengatakan rencana penambahan komisi di DPR RI sudah masuk dalam pembahasan dan tengah digodok, guna menyesuaikan adanya perubahan Undang-Undang tentang Kementerian Negara.
“Sudah dikaji. Kita akan matangkan nanti setelah kemudian presiden terpilih nantinya mematangkan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).
Puan menjelaskan jumlah komisi di DPR RI akan mengikuti jumlah penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, pihaknya masih perlu memastikan berapa banyak kursi menteri yang akan dibutuhkan pemerintahan mendatang.