Masyarakat dikejutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lebih dari 10.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dan berhenti beroperasi per 1 Maret. Akibatnya, program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang membawa kesejahteraan pekerja kini justru dipertanyakan.
Matanya sembab seperti menahan tangis sambil terus menatap ke depan. Sesekali ia mengusap dengan tangannya. Ia dengan seksama mendengarkan kata demi kata perpisahan yang diucapkan Direktur Utama PT Sritex Tbk Iwan Kurniawan Lukminto yang biasa dipanggil Wawan.
“Sedih mas, walaupun kita tahu sejak lama perusahaan sedang susah dan bakal bangkrut,” lirih Puji, salah seorang karyawan pabrik tekstil yang didirikan HM Lukminto pada 1966 itu, mengutip sebuah media lokal.
Sore itu, Jumat (28/2/2025), Puji bersama ribuan karyawan lainnya mendengarkan pernyataan Wawan di hari terakhir masa beroperasinya Sritex. Wawan mengaku tak sanggup bertemu dengan ribuan pekerja yang sudah setia bekerja dengannya. “Sulit bagi saya sore hari ini bertemu dengan kalian semuanya, enggak kuat hati saya, kalian adalah kekuatan saya, semuanya,” ucap Wawan sembari menahan air matanya, di tengah gerimis yang melanda pabrik di kawasan Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah itu.
Puji bertambah sedih mendengarkan pernyataan Wawan. Padahal, Ia dan ribuan pekerja lainnya sempat optimistis masih bisa bekerja di perusahaan itu setelah sebelumnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menjanjikan akan mencegah PHK di perusahaan yang dulu pernah membuat seragam militer NATO. “Tapi ternyata tetap terjadi PHK di Sritex ini,” tambah Puji. Perusahaan dinyatakan berhenti beroperasi per 1 Maret 2025.
Sebelumnya Wamenaker yang akrab dipanggil Noel memang menjanjikan untuk mencegah PHK di Sritex. “Saya lebih baik kehilangan jabatan saya dari pada saya melihat saudara-saudara saya harus di-PHK. Dan saya tidak pernah ikhlas selalu tetap di garis terdepan perjuangan nasib (buruh),” kata Noel di hadapan ribuan karyawan Sritex dalam acara Istighasah Akbar di Lapangan Sandang Sejahtera kompleks pabrik PT Sritex Jumat 15 November 2024 silam.
Namun ternyata janjinya itu dianggap hanya omon-omon. Tak heran sikap Noel ini membuat banyak pekerja Sritex kecewa. Wajar saja, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Wamenaker.
“Partai Buruh meminta copot itu Menaker dan Wamenaker. Ngurusin Sritex saja enggak bisa. Apalagi ngurusin pabrik-pabrik di seluruh Indonesia,” katanya, Selasa (2/3/2025).
Said juga menyoroti pernyataan Ebenezer yang sempat menyebut tidak akan ada PHK karyawan PT Sritex. “Begitu di-PHK, enggak ngerti mekanismenya. Bagaimana menjadi menteri, menjadi wakil menteri?” tegas Said.
Pegiat media sosial, John Sitorus menagih janji Noel yang ingin mundur dari jabatannya. Ia menyindir dengan menyebut hadirnya menteri seperti ini yang merusak citra dari pemerintahan dan presiden itu sendiri. “Urusan ketenagakerjaan diserahkan ke Noel, bukannya mengurangi pengangguran malah nambah pengangguran,” katanya, dalam cuitan di akun X pribadinya.
Noel belakangan mengaku keputusan dari kurator tentang penutupan Sritex di luar domainnya. “Saya sebagai wakil menteri tidak akan bisa menyentuh wilayah hukum yang masuk hukum,” ucap Ebenezer dalam sebuah tayangan televisi. Rabu (5/3/2025). Ebenezer menambahkan bahwa dirinya tidak akan bisa masuk ke domain lain, terlebih ia hanya eksekutif.
Gunung Es Persoalan Ketenagakerjaan
PHK Sritex hanyalah satu dari puncak gunung es persoalan ketenagakerjaan. Kondisi serupa juga menimpa industri lainnya seperti PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia. PT Sanken sudah resmi menyatakan akan berhenti beroperasi pada Juni 2025. Akibat kebijakan tersebut setidaknya ada sekitar 400 buruhnya terancam terkena PHK. Begitu juga dengan PT Yamaha Music Manufacturing yang telah merumahkan 2.700 karyawannya.
Yang terakhir Jumat (7/3/2025) PHK massal terjadi di dua pabrik sepatu di Tangerang, Banten. Keduanya adalah PT Adis Dimension Footwear mem-PHK 1.500 karyawannya dan PT Victory Ching Luh yang sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan. Kedua pabrik sepatu tersebut merupakan pabrik eksportir beragam jenis sepatu ternama di dunia, mulai dari Nike hingga Adidas.
Aksi PHK seperti tak terbendung meskipun pemerintahan baru sudah mulai bekerja lebih 100 hari. Jumlah buruh yang menjadi korban PHK pada awal 2025 sebanyak 3.325 orang.
Angka tersebut merupakan data yang diterima Kemnaker untuk Januari 2025. Provinsi Jakarta menduduki posisi pertama sebagai jumlah PHK terbanyak yakni 2.650 orang. Angka itu setara dengan 79,70 persen dari total PHK bulan Januari.
Ironisnya, laporan Kemnaker justru tidak mencantumkan data PHK Sritex. Berdasarkan informasi Kemnaker itu, jumlah PHK di Januari 2025 untuk provinsi Jawa Tengah masih tercatat kosong. Padahal menurut data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Disnakertrans Jateng), sebanyak 1.065 buruh PT Bitratex Semarang terkena PHK pada Januari 2025.
Maraknya PHK ini tentu saja membuat pemerintahan Prabowo resah. Tentu bukan hanya karena pabrik yang sempat menjadi perusahaan tekstil terbesar di Asia Tengara itu memiliki ribuan karyawan yang pernah mengungkapkan dukungan mereka kepada Gibran Rakabuming Raka yang saat itu menjadi Cawapres. Namun PHK massal ini bisa menjadi peringatan penting bahwa badai di sektor ketenagakerjaan sudah di depan mata.
Tak heran, khusus Sritex saja, Presiden Prabowo menginstruksikan empat kementerian untuk mempertimbangkan berbagai opsi dan skema guna mencegah PHK karyawan Sritex akibat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Keempat kementerian tersebut meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Ketenagakerjaan.
PHK Sritex seperti menjadi tamparan kepada pemerintahan dengan gembar-gembor program Asta Citanya. Dari sisi perekonomian dan pengembangan industri tentu menjadi cerminan kurang kondusifnya iklim bisnis di tanah Air sehingga membuat pabrik tutup. Ini dibenarkan dengan alasan Sritex ditutup karena sudah merugi sehingga harus melakukan PHK.
Apa yang terjadi di Sritex dan PHK massal di berbagai perusahaan tentu saja ironis dengan salah satu janji yang kerap digaungkan Prabowo-Gibran saat kampanye yakni penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan baru. Kenyataan berkata lain. Bukannya lapangan kerja yang bertambah, justru pabrik-pabrik mulai gulung tikar satu per satu.
Beberapa waktu ke depan masih akan ada lagi perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran dan memilih merelokasi usahanya ke luar negeri. Miris memang, jika buruh disebut sebagai tulang punggung ekonomi, apakah kita sedang mengalami osteoporosis kebijakan?
Artinya, masih banyak PR besar yang harus dihadapi untuk mewujudkan program Asta Cita yang mencakup delapan misi besar, termasuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperkuat sektor industri yang kini masih jauh dari harapan.
Pemerintah tentu tak bisa santai. Langkah konkret harus diambil sebelum badai PHK berubah menjadi tsunami yang menenggelamkan perekonomian. Sektor usaha harus segera diselamatkan, regulasi diperkuat, dan janji-janji kosong harus dihapus dari daftar kebijakan. Sebab, bagi Puji dan ribuan buruh lainnya, hidup bukanlah soal janji, tapi soal nasi. Dan sejauh ini, janji itu belum bisa mengisi perut yang lapar.