Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyebut, tidak ada tawaran menteri untuk Sri Mulyani Indrawati saat bertemu Prabowo Subianto, Presiden Terpilih 2024-2029 pada Senin (9/9/2024).
“Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik antara Sri Mulyani dan Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet,” kata Thomas kepada media di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Thomas menyatakan, pertemuan tersebut hanya membahas substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik untuk tahun anggaran 2024 maupun 2025.
Sebelumnya, Sri Mulyani melalui akun Instagram resmi @smindrawati, membeberkan pertemuannya dengan Prabowo. Keduanya membahas pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang ditutup pada Desember 2024, di bawah kepemimpinan presiden terpilih.
Maksud pertemuan ini, Prabowo sebagai presiden berikutnya perlu mengetahui secara detail perkembangan pelaksanaan APBN 2024 yang sedang berjalan.
Laporan berikutnya yakni pembahasan RUU APBN 2025 di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan untuk periode 2024-2029.
Dalam pertemuan sekitar 2,5 jam, kata Thomas, suasanya cukup hangat. Sri Mulyani dengan terbuka, menginformasikan berbagai dinamika perekonomian global kepada Prabowo.
Untuk diketahui, salah satu hasil pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo adalah perubahan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada Postur Sementara APBN 2025 yang meningkat dari Rp1.094,66 triliun pada usulan sebelumnya menjadi Rp1.160,09 triliun.
Namun, tidak terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat (BPP) dari kesepakatan terakhir yang disetujui bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada pekan lalu, yakni sebesar Rp2.701,44 triliun.
Sebab, perubahan anggaran belanja K/L merupakan hasil pergeseran anggaran belanja dari non-K/L yang berubah dari Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.
Pos belanja non-K/L yang mengalami pengurangan adalah Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang turun dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun. Sementara pos belanja lainnya tidak mengalami perubahan.
Adapun Postur Sementara APBN 2025 berdasarkan kesepakatan terakhir antara Kemenkeu dengan Banggar DPR RI yaitu defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun.
Terdapat perubahan nilai pendapatan negara dan belanja negara dari yang diumumkan saat Nota Keuangan pertengahan Agustus lalu karena kenaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan belanja pemerintah pusat (BPP) masing-masing Rp8,2 triliun.
Dengan demikian, PNBP tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun dari Rp505,4 triliun, sedangkan BPP menjadi Rp2.701,4 triliun dari Rp2.693,2 triliun.