Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membelah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).
Sekretaris Jenderal Gapensi, La Ode Safiul Akbar mengatakan, pemisahan ini, sejalan dengan program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Prabowo Subianto. “Selain itu, sejak 1978, bidang perumahan ditangani oleh kementerian tersendiri,” kata La Ode, di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Baru pada masa Pemerintahan Jokowi, kata dia, bidang perumahan rakyat dilebur dengan pekerjaan umum, menjadi Kementerian PUPR. “Kini, saat orientasi pembangunan infrastruktur Pemerintahan Prabowo menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan daya saing manusia Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan, maka memisahkan keduanya merupakan keniscayaan (semestinya) karena rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia,” kata dia.
Menurut La Ode, kinerja Kementerian PUPR di bawah Basuki Hadimuljono, layak dijadikan percontohan oleh kementerian lain dalam percepatan realisasi anggaran hingga menjadi barang milik negara (BMN).
“Anggaran terserap cepat dalam dua bidang besar pembangunan infrastruktur. Pertama, infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi,” ujar dia.
Selain itu, pembangunan infrastruktur di masa Basuki, ditujukan untuk meningkatkan global competitiveness index. La Ode menilai walaupun belum terjadi lompatan, kerja keras ini membuahkan hasil peningkatan posisi Indonesia dari ranking 54 dunia menjadi 51 dunia.
“Ini merupakan sebuah prestasi yang layak untuk diapresiasi tinggi dalam persaingan global yang semakin progresif dan penuh tantangan,” kata La Ode.
Mengingatkan saja, Prabowo dalam kampanye Piemilu 2024 berjanji membangun 3 juta rumah. Masing-masing sejuta rumah di pedesaan, perkotaan hingga daerah pesisir.
Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.
Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi tersebut.
Merujuk pada program tersebut, La Ode berpendapat prioritas utama bagi Kementerian PU adalah pembangunan infrastruktur kebutuhan mendasar kualitas daya saing manusia. Di dalamnya terkait infrastruktur pangan, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas ekonomi kerakyatan.
“Untuk infrastruktur konektivitas prioritasnya adalah menuntaskan kerja besar yang sudah hampir mencapai tujuannya,” ujar La Ode.
Sedangkan, untuk Kemenpera prioritasnya adalah mengurangi backlog (kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat) sebanyak 12,7 juta rumah.
“Untuk itu, target pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah bagi rakyat (2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan) adalah angka yang sesuai dengan kebutuhan dan harus diprioritaskan realisasinya,” kata La Ode.
La Ode mengharapkan dengan pemisahan itu, tujuan utama dari program transformasi bangsa bisa terwujud. Kementerian PU diharapkan mengedepankan variabel profesionalisme, dengan key performance index (KPI) menitikberatkan pada pengelolaan postur anggaran dan instrumen kerja melampaui efektifitas dan efisiensi.
“Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dituntut untuk semandiri mungkin dalam pembiayaan dari sumber-sumber nasional. Termasuk di dalamnya sesegera mungkin mengentaskan tujuan pembangunan infrastruktur yang ada sebagai sumber ekonomi baru sekaligus sumber pembiayaan pembangunan,” terang La Ode.
Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat, dituntut untuk mengelola Rp53 triliun, anggaran yang telah disetujui RAPBN 2025 dengan memaksimalkan kerja sama dengan BUMN terkait serta pemberdayaan UMKM dan BUMDes sebagai mitra kerjanya.
“Tak kalah pentingnya adalah mendesain sistem stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya serta kerja sama dengan ekosistem pembiayaan, agar 3 juta rumah yang dibangun setiap tahunnya mampu dimiliki oleh rakyat dengan cara yang ringan,” ujar La Ode.