Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aksi Emak-emak Melawan mendesak pemerintah transparan dalam pengucuran bantuan sosial (bansos) 2024 yang jumlahnya naik Rp20,5 triliun menjadi Rp496,5 triliun.
“Dalam waktu dekat kami akan turun juga ke KPK. Kenapa? Bapak ibu tahu, bansos tahun ini jumlahnya Rp490 triliun. Ada yang ngomong, siapa pun bisa menang (Pilpres 2024) kalau didanai Rp490 triliun,” kata Perwakilan Aksi-Aksi Emak-amak, Merry dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2024).
Dana ini, kata Merry, jauh lebih besar dari bansos pada saat pandemi COVID-19, sehingga pihaknya akan menuntut pemerintah lebih transparan kepada masyarakat.
“Jadi, Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN-BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Kalau pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini bagus, kami tidak akan berdiri di sini. Tetapi karena pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang bisa kita buat,” beber Merry, menegaskan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bansos 2024 yang naik Rp20,5 triliun menjadi Rp496,5 triliun, merupakan salah satu program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM. Termasuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.