Layak bila Presiden Jokowi dijuluki ‘Bapak Infrastruktur. Lantaran getol membangunnya sejak awal berkuasa. Setidaknya Jokowi membangun 1.385 kilometer (km) jalan nasional hingga 2022.
Seperti dinyatakan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, pada 2014 hingga 2022, panjang jalan nasional bertambah sekitar 1,385 km. “Pembangunan infrastruktur vital meningkat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Panjang jalan yang sebelumnya tercatat 46.432 km pada 2014, meningkat 1.385 KM menjadi 47.817 km pada tahun 2022,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, tidak hanya peningkatan dalam infrastruktur jalan utama, total panjang jalan provinsi dan kabupaten atau kota, tercatat meningkat dari 464.280 kilometer menjadi 501.344 kilometer.
Jalan tol tercatat peningkatan sebesar 1.500 km, yaitu dari 930 km pada 2014 meningkat menjadi 2.499 km pada 2022. Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa masih ada 1.800 km proyek lagi yang akan diteruskan.
Tak hanya infrastruktur jalan, jumlah infrastruktur bendungan juga bertambah sebanyak 27 bendungan sejak 2014 lalu. Penambahan tersebut diikuti kapasitas pembangkit listrik juga meningkat lebih dari 20 giga watt.
Selain itu, kapasitas irigasi juga meningkat dari 110 ribu hektare pada 2014, menjadi 303 ribu hektare pada 2022.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk menuntaskan proyek prioritas strategis yang mencakup pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan pemilu 2024.
“Pembangunan IKN adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan, serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu di pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan kondusif,” ujarnya.
Selaras dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah, sinergi, dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)