Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengkritik rencana pembangunan rumah susun (rusun) baru bagi warga eks Kampung Bayam yang digagas Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.
Gilbert menilai rencana itu tak efektif karena masih memerlukan waktu cukup panjang bagi mereka untuk menempatinya.”Tentu pembangunan rusun baru akan makan waktu dan saya kira itu masuk anggaran 2025,” kata Gilbert kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Heru berencana membangun rumah susun (rusun) baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menampung warga eks Kampung Bayam pada 2025.
Dia menilai adanya pembangunan rusun baru ini membuat persoalan semakin bertele-tele, padahal kualifikasi maupun peruntukkan sudah ditetapkan.
“Kualifikasi rusun Kampung Susun Bayam tentu ada dan kalau peruntukannya sudah ditetapkan maka itu harus konsisten,” tambahnya.
Terlebih, dia menilai urgensi pembangunan rusun baru itu terbilang kurang mengingat masyarakat sudah menerima uang kompensasi dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Kompensasi atau ‘ganti untung’ tersebut juga merupakan hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam.
Maka dari itu, dia berharap persoalan mengenai warga eks Kampung Bayam ini bisa selesai dengan solusi pasti.”Artinya sikap kita tetap, agar ini selesai, kasus ini semakin lama akan semakin rumit karena musim kampanye,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun rumah susun (rusun) baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menampung warga eks Kampung Bayam.
“Sudah sebulan menjelang akhir tahun, kami terus berdiskusi dengan pak asisten pembangunan untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Maka dari itu, pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok pada 2025,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.