Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar menantang para calon presiden (capres) yang telah diumumkan sejumlah parpol, memperjuangkan nasib buruh. Dicari capres yang berani naikkan upah minimal 30 persen per tahun.
“Riuh soal Capres saban hari. Tapi saya belum dengar apa platform mereka. Berkumpul atau berkoalisi atas dasar apa? Dukung Si A atau Si B karena apa? Semata kursi kekuasaan? Sibuk utak-atik perjodohan politik, tapi punya proposal apa semisal untuk perbaikan upah,” ungkap Adityo, Jakarta, Sabtu (29/4/2023).
Nantinya, kata Adityo, Partai Buruh akan menggelar konvensi pada Juni 2023. Setiap bakal calon presiden (capres). Dalam forum ini, para capres bakal dinilai visi dan misinya. Dan, masalah upah menjadi isu krusial bagi Partai Buruh.
Partai berlambang padi ini meletakkan masalah upah sebagai salah satu platform utama perjuangan. Upah buruh selama dua tahun belakangan tidak menunjukkan perbaikan. Rata-rata kenaikan upah minimum di tahun 2022 secara nasional hanya 1,09 persen. Sementara kenaikkan upah minimum di tahun 2023 di bawah 10 persen.
Kenaikkan upah minimum yang rendah selama dua tahun belakangan menjadi perhatian banyak serikat pekerja. Dengan tingkat upah yang masih rendah, buruh hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan sangat sederhana. Sebagian buruh yang mendiami kantong-kantong kemiskinan bahkan tak sedikit yang terjerat pinjol (pinjaman online).
“Memang belum fase kampanye, tapi daripada sekedar menebar gimmick atau jadi pangeran TikTok, harusnya (capres) mulai mencicil bicara visi. Kalau ada yang punya konsep kuat upah buruh naik konstan minimal 30 persen per tahun, rasa-rasanya buruh akan dukung. Kenapa tidak,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja formal di Indonesia mencapai 55,06 juta orang. Data ini menegaskan bahwa jumlah pemilih dari kaum pekerja, sangat besar.
Dalam Pemilu 2024, kata dia, pekerja pantas menempatkan kepentingan mereka untuk lebih diakomodasi. Baik bagi pekerja kerah biru di pabrik-pabrik, maupun pekerja kerah putih di perkantoran, masalah upah akan selalu relevan.
“Katakan upah naik 30 persen. Misal pakai mekanisme bertahap. Semester I, 15 persen. Masuk semester II, 15 persen sisanya. Ini tentu butuh pertumbuhan ekonomi yang hebat. Inflasinya juga mesti terkendali. Harusnya yang begini yang jadi benchmark. Capres-capres itu patutnya mikirin ini dong. Mesti punya konsep. Jangan demen bikin konten saja,” imbuhnya. .”
Akhir-akhir ini, kata dia, perbincangan di kalangan elit, semakin menghangat seiring bergulirnya tahun politik. Pemilu 2024 ditengarai masih berpotensi melahirkan polarisasi. “Partai Buruh hendak menawarkan pendekatan berbeda. Harus sudah usai dikotomi yang selama ini dipertentangkan. Antara kelompok yang dianggap lebih nasionalis dan kelompok yang dipandang lebih agamis. Kami menawarkan alternatif, yaitu politik berbasis kelas pekerja. Pesan itu akan kita kumandangkan di May Day,” ungkap Adityo.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)