Serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menewaskan 2 prajurit TNI serta 8 terluka pada Sabtu (26/3/2022), tidak bisa dibiarkan. Ada yang salah dari pola pendekatan keamanan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta mengaku sangat prihatin atas kejadian tersebut. Harus diakui, eskalasi penyerangan KKB Papua meningkat dalam 3 bulan terakhir.
“Dengan kejadian yang baru ini, sejak awal 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil tewas akibat serangan KKB. Kejadian teror KKB semakin sering terjadi, bahkan dengan menggunakan persenjataan yang lebih kuat. Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur KKB. Artinya, upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini, bisa dikatakan tidak berjalan efektif,” kata Sukamta kepada Inilah.com, Selasa (29/3/2022).
Selanjutnya, Wakil Ketua Fraksi PKS ini, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua. Fokus saja kepada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamaman dan warga sipil, serta upaya melemahkan kekuatan KKB. Perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara tuntas.
“Harus ada peningkatan kerja tim intelejen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang. Penanganan KKB tentu tidak sama dengan cara atasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88. Ada kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua. Ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Kasihan prajurit TNI dan POLRI di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” paparnya.
Dikatakan Anggota DPR asal Yogyakarta ini, pemerintah terkesan setengah hati dalam memberikan perhatian kepada Papua. Misalnya, pembangunan infrastruktur kelihatannya jor-joran, namun soal otonomi khusus Papua, kebijakan keamaman, penyelesaian kasus HAM, terkesan setengah-setengah dan tidak tuntas.
“Persoalan Papua ini, sudah terlalu lama. Mestinya ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di Papua bisa segera diselesaikan. Jangan hanya asyik urusi pemindahan ibu kota negara. Skala prioritas perlu dibuat oleh pemerintah dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi. Yakni, melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan, Papua wajib diprioritaskan,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)