Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mempertanyakan kepentingan pemasangan kamera tersembunyi atau CCTV yang dipasang di gudang logistik pemilu.
“Hari ini ada perintah dan ini agak terang benderang. Ini jelas buktinya, bahwa kepolisian memerintahkan penyelenggara pemilu untuk memasang cctv yang mereka bisa kontrol pergerakan penyelenggara pemilu. Motifnya bicara soal netralitas,” ucap Feri di kawasan Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).
Ia melanjutkan, pemasangan tersebut dikatakan untuk memastikan penyelenggara pemilu bersikap netral. Padahal, menurut Feri bukan hanya penyelenggara pemilu saja yang perlu diragukan.
“Tetapi juga aparat keamanan yang kemudian menggunakan ruang-ruang tertentu dari kewenangannya untuk bersikap tidak netral. Apa tujuan dari kepolisian untuk memasang cctv yang memastikan gerak seluruh penyelenggara pemilu?,” imbuhnya.
Lebih jauh, Feri justru mencurigai maksud tersembunyi dari pemasangan CCTV ini oleh aparat Kepolisian. Menurutnya, cukup sulit untuk menjelaskan bahwa pemilu kali ini akan netral jika aparat kepolisian sedang mengintai penyelenggara pemilu.
“Iya kalau kepentingannya baik, bagaimana kalau kepentingannya buruk? Bukankah kepolisian di bawah presiden? Dan presiden sedang tidak punya partai. Yang dia punya adalah aparat keamanan,” tutup Feri.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara soal adanya Closed Circuit Television (CCTV) gudang logistik pemilu yang terkoneksi dengan sejumlah Mapolres di Jawa Timur (Jatim).
Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, hal itu sesuatu hal yang wajar lantaran amanat undang-undang pemilu menyangkut pengamanan polisi terhadap KPU.
“Pengamanan polisi terhadap KPU meliputi personel, aset dan logistik (produksi, distribusi dan penggudangan). Berdasarkan hal tersebut, maka wajar pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh polisi di kantor KPU dan gudang logistik pemilu,” kata Hasyim dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (10/11/2023).
Pemasangan CCTV itu juga disebut implementasi dan pelaksanaan kerja sama antara KPU dan Polri. Sebagaimana MoU atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU RI dengan Kapolri pada 29 Desember 2022.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)