Menanggapi klaim kebocoran data pemilih oleh peretas “Jimbo”, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menekankan perlunya penyelidikan mendalam untuk memverifikasi kebenaran dugaan tersebut.
“Ya, memang ini harus diselidiki lagi apakah memang benar data tersebut bocor atau tidak,” ujar Heru kepada inilah.com, Rabu (29/11/2023), menyuarakan kekhawatirannya terhadap potensi risiko keamanan data.
Heru mengakui bahwa walaupun format Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis KPU memang mencakup data pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan NIK, masih diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk menentukan asal-usul kebocoran.
“Memang harusnya KPU memiliki format bagaimana menyampaikan DPT pada masyarakat, dengan beberapa wilayah tidak membuka semua nomor seperti NIK atau kartu keluarga,” terangnya.
Lebih lanjut, dia menyoroti kemungkinan penyalahgunaan data tersebut, khususnya dalam kejahatan online.
“Data-data tersebut bisa dipakai untuk macam-macam, terutama untuk kejahatan online, seperti membuat KTP palsu dengan nama yang tertera dalam DPT, atau meminjam pinjaman online (pinjol),” jelasnya.
Sementara itu, KPU, yang terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), telah menerima informasi tentang dugaan pembobolan data pemilih oleh peretas “Jimbo”.
Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menegaskan bahwa KPU sedang berupaya keras untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol.
“Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” katanya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)