Pengamat politik dari FISIP Universitas Padjadjaran, R. Widya Setiabudi menilai partai politik (parpol) lebih mempertimbangkan hasil lembaga survei dan mesin politiknya, daripada rekomendasi Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, parpol memandang nama-nama capres dan cawapres yang mencuat dari hasil survei lebih dapat dipercaya dibanding rekomendasi Musra, lantaran data survei menggunakan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Dari diskusi saya dengan beberapa ketua umum parpol peserta pemilu, mereka mengatakan sudah memiliki konsultan politik. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk percaya serta mengutamakan lembaga survei dan mesin politiknya,” kata Widya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Meski begitu, tentu para elite parpol tidak akan menolak secara terang-terangan rekomendasi dari Musra bila nanti benar diserahkan oleh Presiden Jokowi ke para ketua umum parpol. Rekomendasi itu pasti akan diterima secara diplomatis saja, direalisasikan atau tidak, belum bisa dipastikan.
Ia juga menyoroti nama-nama yang masuk dalam daftar bakal capres dan cawapres rekomendasi Musra. Menurutnya hasil rekomendasi tersebut sarat dengan kepentingan. Widya heran Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) tidak masuk dalam rekomendasi cawapres Musra.
Padahal, menurutnya, Etho merupakan salah satu kandidat cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi di beberapa survei. Ia menambahkan, jika pada pilpres nanti menggabungkan kelompok nasionalis dan religius, maka dia menilai nama Etho sebagai warga Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) seharusnya masuk dalam daftar bakal cawapres rekomendasi Musra.
Diketahui, dalam puncak acara Musra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023), mencuat tiga nama rekomendasi bakal capres. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Sedangkan nama-nama rekomendasi bakal cawapres yang muncul adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid, dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)