Menteri Keuangan, Sri Mulyani membantah bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tak menggunakan data dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Menunggu dari Kemensos untuk urusan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya, dan penggunaan datanya dan appointment terhadap cost-nya,” jelas Sri Mulyani, dikutip Senin (5/2/2024).
Pernyataan Sri Mulyani itu, dikuatkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro bahwa dana BLT senilai Rp200 ribu per bulan periode Januari-Maret 2024, mengacu kepada data Kemensos. “Pakai data DTKS Kemensos kok,” kata Deni.
Menariknya, BLT untuk 3 bulan sebesar Rp600 ribu dibayarkan di Februari 2024 atau berdekatand engan masa pencoblosan Pemilu 2024. Bukan di Maret 2024.
Sebelumnya, anggota komisi VI DPR, Aria Bima menyebutkan, penyaluran BLT Januari-Maret 2024 tidak menggunakan data Kemensos. “Data validasi bansos yang dimiliki Kemensos, yang selalu diperbaiki. Ini infonya tidak dipakai dalam penyebaran, atau pembagian bansos yang Januari Februari ini,” kata politikus PDIP itu.
Di tengah polemik bansos, PT Pos Indonesia (Persero/Pos Ind) terus menyalurkan BLT El Nino 2023 yang sebagian besr sudah rampung atau 100 persen. “Target 100 persen tersalurkan pada akhir 2023. BLT El Nino kami salurkan dengan tiga metode, yaitu di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi lansia, disabilitas, maupun yang sedang sakit atau door to door untuk percepatan penyaluran,” kata Edi, Satgas BLT El Nino KCU Denpasar.
Edi menyebutkan, skema dari pintu ke pintu atau door to door, merupakan layanan istimewa yang disediakan Pos Ind. Untuk pengantaran bantuan door to door di KCU Denpasar disiapkan lima orang petugas juru bayar. “Khusus door to door kami siapkan lima petugas juru bayar yang mobilitasnya bisa sampai ke pelosok, daerah terpencil di kepulauan. Di Bali meski tempat wisata, ada juga daerah terpencil di kepulauan,” tuturnya.
Dalam penyaluran bantuan Pos Ind membekali petugas aplikasi PGC (Pos Giro Cash). Melalui aplikasi PGC data penerima yang telah diverifikasi akan dikirimkan ke sistem, lengkap dengan foto penerima, dan lokasi penyerahan bantuan.
“Semua data bisa terekam di aplikasi PGC. Datanya bisa dipertanggungjawabkan. Ketika sudah direkam datanya bisa dilihat di dashboard secara real time siapa penerimanya, identitasnya. Di PGC tersedia fasilitas untuk penyaluran saat jaringan offline. jadi sebelum petugas berangkat, aplikasi di-online-kan dulu, kemudian karena tidak ada jaringan di daerah terpencil menggunakan offline. Nanti setelah dapat jaringan, data di PGC tersebut di-upload agar tersambung ke dashboard,” ujar Edi.
Petugas juru bayar KCU Denpasar, Mila Alfianan menjelaskan, prosedur yang dijalaninya sebelum melakukan pengantaran bantuan ke rumah KPM.
“Penyaluran door to door untuk disabilitas, lansia, atau KPM yang tidak bisa datang langsung ke lokasi penyaluran. Untuk door to door ini awalnya kami mengonfirmasi dulu dengan pihak di kelurahan/desa bahwa KPM yang bersangkutan tidak bisa datang langsung ke lokasi pembayaran. Setelah kami data, kami siapkan orang-orang yang ditunjuk untuk mengantarkan bantuan,” kata Mila Alfianan.
Strategi penyaluran bantuan yang dilakukan Pos Ind menuai apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi dan sejumlah kementerian. “Pelayanan Kantorpos cepat, mudah. Mendingan ambil di Kantorpos lebih mudah daripada ambil di ATM. Lebih plong ambil di Kantorpos karena saya bisa lihat langsung uangnya. Tidak pernah ada potongan, saya terima Rp400 ribu. Pokoknya selalu sesuai data, tidak ada potongan,” kata KPM Nima, warga Banjardukuh, Denpasar.