Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah berhasil menjalankan kebijakan luar negerinya berdasarkan doktrin unik yang digambarkan sebagai ‘bebas dan aktif’. Bebas berarti Indonesia tidak memihak kekuatan dunia, sedangkan aktif berarti penuh semangat menjalankan kebijakan damai dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah internasional secara damai.
Salah satu prestasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia. Hal ini terbukti dengan berbagai kepercayaan internasional yang diemban oleh Indonesia, mulai dari presidensi G20 hingga keketuaan ASEAN.
Jokowi juga menegaskan posisi Indonesia yang menganut politik ‘bebas dan aktif’ menunjukkan bahwa Indonesia hadir untuk dunia, dan bukan sekadar pelengkap di tatanan global yang didominasi oleh dua blok kekuatan, Barat dan Timur. Ia muncul sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di dunia, membuat posisi Indonesia kian disegani di mata dunia.
Hal ini dapat terlihat dari indeks skor pengaruh diplomasi di dunia yang dicatat oleh Lowy Institute Asia Power Index 2023. Indonesia dengan skor 60,4 berada di peringkat ke-7 dunia, di atas Rusia (59,0), Vietnam (55,2), dan Singapura (52,9). Posisi pertama diduduki China (91,5), diikuti Amerika Serikat (89,3), dan Jepang (83,7).
Sepanjang pemerintahan Jokowi, Indonesia telah menancapkan kukunya di panggung internasional. Setelah diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019, tiga tahun berikutnya Indonesia dipercaya mengemban presidensi Group of Twenty atau G20. Peran yang dimainkan oleh Indonesia tidak dapat dianggap remeh, apalagi Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang berada di dalam G20.
Dengan mengusung tema ‘Recover Together, Recover Stronger’, Indonesia mengajak negara-negara internasional berjuang memulihkan perekonomian dunia sambil merancang kerangka kerja kesehatan yang baru saja terdampak pandemi COVID-19. Indonesia berhasil membuktikan persepsi positif terhadap resiliensi ekonomi nasional dalam menghadapi krisis dengan diplomasi yang efektif.
Pada Juni 2022, Jokowi juga memimpin diplomasi perdamaian Rusia-Ukraina dengan mengunjungi langsung kedua negara itu dan bertemu kedua pemimpin yang berseteru. Pemimpin kedua negara itu juga menunjukkan rasa hormat mereka, dengan memastikan keamanan Jokowi di tengah perang yang berkecamuk.
ASEAN sebagai Episentrum
Sukses menggelar KTT G20 pada November 2022, Indonesia lalu dipercaya memegang keketuaan perserikatan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Dengan memegang tema ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’, Indonesia membawa misi menjadikan negara Asia Tenggara tak sekadar pasar bagi negara maju, melainkan juga pusat pertumbuhan dunia.
Indonesia terakhir memegang keketuaan ini pada 2011. Sebagai ketua, Indonesia ingin mendorong perekonomian ASEAN, sambil menunjukkan eksistensi ASEAN yang tetap relevan di tengah banyaknya blok-blok persekutuan negara di dunia.
Keketuaan Indonesia pun menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya sebuah kesepakatan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik antara ASEAN bersama China, Jepang, dan Korea Selatan. Di bawah keketuaan Indonesia, ASEAN juga meluncurkan negosiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Dengan adanya DEFA, ekonomi digital ASEAN diperkirakan akan mencapai US$2 triliun. Kesepakatan ini juga menjadi perjanjian ekonomi digital pertama yang bersifat regional di dunia.
Indonesia juga melakukan ‘diplomasi senyap’ untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Indonesia melakukan lebih dari 180 pendekatan dengan para pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk dengan junta militer dan pemerintahan National Unity Government (NUG) dalam pengasingan. Saat pertemuan kepala negara ASEAN di Jakarta pada September 2023, blok Asia Tenggara ini sepakat untuk membentuk ‘troika’, suatu mekanisme informal untuk isu Myanmar.
“Kami lebih dari siap untuk terus berkontribusi. Tujuan kita sama bagi ASEAN adalah untuk melihat perdamaian, stabilitas di Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Tetap Jaga Netralitas
Indonesia juga ingin memastikan bahwa dirinya dan ASEAN tetap netral di tengah memanasnya ketegangan China dan AS. Jokowi menegaskan ASEAN sepakat untuk tidak menjadi proksi untuk negara mana pun.
“Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan. Samudera dunia terlalu luas untuk dilayari seorang diri. Dalam perjalanan kita akan ada kapal-kapal lainnya, kapal-kapal mitra ASEAN. Mari kita bersama mewujudkan kerja sama yang setara dan saling menguntungkan untuk berlayar bersama menuju epicentrum of growth,” kata Jokowi di KTT ASEAN ke-43 pada 7 September 2023.
Pada 2023, Jokowi melakukan kunjungan ke AS dan China seiring dengan upaya Indonesia untuk mempererat hubungan ekonomi. Jokowi terbang ke China pada Juli 2023 untuk menggelar pertemuan terkait perdagangan dengan Presiden Xi Jinping.
Pada Oktober 2023, Jokowi kemudian kembali ke China untuk merayakan 10 tahun Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif BRI ini adalah proyek investasi infrastruktur besar-besaran China yang mencakup seluruh dunia. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Whoosh senilai US$7,3 miliar.
Pada tahun yang sama, Jokowi juga menjaga hubungan harmonis dengan AS dengan adanya status baru kemitraan strategis komprehensif. Presiden Joe Biden mengumumkan status baru ini saat menerima kunjungan Jokowi di Gedung Putih pada November 2023.
China dan AS merupakan dua di antara lima besar sumber penanaman modal asing (PMA) terbesar di Indonesia pada Januari-September 2023. China berada di peringkat kedua (US$5,6 miliar), sedangkan AS berada di peringkat kelima (US$2,4 miliar).
Dari neraca perdagangan, Indonesia-China melakukan transaksi perdagangan mencapai US$104,8 miliar pada Januari-Oktober 2023. Indonesia mencatat surplus US$1,6 miliar. Sementara perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$28,7 miliar pada periode yang sama. Indonesia juga membukukan surplus US$9,8 miliar.
Dukung Kemerdekaan Palestina
Dalam pertemuan dengan Biden di Gedung Putih, Jokowi juga membawa pesan Presiden Palestina Mahmoud Abbas serta para pemimpin Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab terkait situasi di Jalur Gaza yang kian memanas. Jokowi menyampaikan secara langsung kepada Biden mengenai pentingnya perhatian terhadap kekejaman di Gaza, serta gencatan senjata yang harus segera dilakukan.
“Indonesia mengimbau AS berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan Biden di Ruang Oval, Gedung Putih.
Jokowi menegaskan Indonesia akan terus memberikan dukungan politik kepada perjuangan Palestina. Hal ini konsisten dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan ‘kemerdekaan adalah hak segala bangsa’.
Sementara AS terus menjadi sorotan karena dukungannya terhadap Israel. Selain memveto resolusi PBB mengenai jeda kemanusiaan di Gaza, AS juga memberikan bantuan militer yang mencapai US$3,8 miliar pada 2023 kepada Israel.
Seusai pertemuan dengan Jokowi, sikap Biden juga mulai terlihat berbeda terhadap Israel, bahkan lebih keras. Biden juga telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa menduduki Gaza akan menjadi kesalahan besar. Ia juga semakin meyakini, bahwa solusi dua negara atau two state solution menjadi jalan penyelesaian konflik kedua Israel-Palestina.
“Saya telah menjelaskan kepada Israel, saya pikir adalah kesalahan besar jika berpikir bahwa mereka (Israel) akan menduduki Gaza dan mempertahankan Gaza. Saya bukan peramal, saya tidak bisa mengatakan berapa lama ini akan bertahan, tetapi saya bisa katakan ini tidak akan berakhir hingga tercipta solusi dua negara,” kata Biden.
Diplomasi Ekonomi dan Transisi Energi
Keputusan Presiden Jokowi yang menggencarkan kebijakan hilirisasi demi meningkatkan potensi ekonomi sumber daya Indonesia mendapat tantangan khususnya dari Uni Eropa. Kebijakan hilirisasi yang menjadi bagian penting dalam diplomasi ekonomi Jokowi, memaksa Unie Eropa untuk menggugat Indonesia di World Trade Organization (WTO).
Uni Eropa kemudian mengeluarkan kebijakan anti-deforestasi yang biasa disebut sebagai European Union Deforestation Regulation (EUDR). Kebijakan ini mewajibkan kelapa sawit yang masuk ke pasar Eropa harus dinyatakan tidak berasal dari lahan deforestasi.
Indonesia tidak tinggal diam. Bersama Malaysia, selaku produsen minyak sawit lainnya, Indonesia mengirimkan misi bersama ke Brussel untuk memprotes peraturan tersebut. Hal ini akhirnya mengarah pada pembentukan satuan tugas gabungan ad hoc antara Uni Eropa, Indonesia, dan Malaysia untuk mencari solusi dari isu ini.
Pada saat yang sama, Indonesia dan Unie Eropa tengah menegosiasikan sebuah perjanjian dagang. Negosiasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ini ditargetkan selesai tahun ini.
Jokowi juga secara aktif mengupayakan keanggotaan di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Setelah menjadi mitra kunci OECD selama lebih dari satu dekade, Indonesia secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok tersebut pada 14 Juli 2023.
Di bidang iklim, Jokowi selalu mengungkit betapa besarnya investasi yang dibutuhkan untuk transisi energi. Besarnya dana yang dibutuhkan ini menjadi tantangan yang besar dalam upaya transisi energi negara berkembang.
“Semua upaya (transisi energi) membutuhkan pembiayaan yang besar, Negara-negara berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari US$1 triliun dolar AS untuk mencapai net zero emission 2060,” ujar Jokowi saat menghadiri KTT COP28 Dubai pada 1 Desember 2023.
Saat menghadiri Asia Zero Emission Community (AZEC) di Tokyo pada bulan yang sama, Jokowi pun juga mengatakan bahwa ASEAN membutuhkan US$29,4 triliun pada 2050 untuk transisi energi.
Tugas Pemimpin Berikutnya
Diplomasi internasional yang dilakukan Jokowi selama kepemimpinannya yang bisa dibilang sukses, akan menjadi tugas pemimpin berikutnya. Banyak pengamat yang menyebut kebijakan politik luar negeri presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini mampu melanjutkan kebijakan Jokowi dalam konteks strategis untuk menghadapi tantangan geopoltik global.
Pakar Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara mengatakan Prabowo memiliki kompetensi dalam melanjutkan peran Jokowi yang telah berhasil di kancah internasional. “Prabowo bukan hanya melengkapi tapi menyempurnakan peran Indonesia di kancah internasional. Jokowi sudah bagus dan berhasil membawa Indonesia disegani di kawasan ASEAN,” katanya,
Menurut Robi, Jokowi telah sukses memaksimalkan peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 dan juga berhasil mengharumkan Indonesia di panggung dunia.
“Kepemimpinan strategis Prabowo akan menyempurnakan keberhasilan Jokowi. Prabowo diyakini akan mampu menyuarakan kepentingan negara Indo-Pasifik, dan negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia di dunia internasional,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Robi, Indonesia sudah tergabung dalam keanggotaan G-20, di mana Indonesia sudah setara dengan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia.
“Kita sudah real ke depan akan menjadi salah satu pemain dunia karena kita masuk keanggotaan G-20. Apalagi G-20 itu kan kumpulan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia masuk ke situ,” ucapnya.
Menurut Direktur Eksekutif Senopati Syndicate itu, peran Jokowi selama 10 tahun terakhir ini sudah sangat kuat dan ke depan akan dilanjutkan oleh Prabowo. Selama ini, kata Robi, Jokowi sudah menjalankan perannya di kancah internasional dengan sangat baik.
“Prabowo sudah terbukti mampu tampil di panggung internasional. Misalnya dia tampil pertama kali di forum yang strategis, seperti yang sudah disampaikan kepada dunia tentang resolusi konflik Rusia-Ukraina,” ungkapnya.
Selain itu, Prabowo sudah menunjukkan prestasinya di balik keberhasilan Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga di Jalur Gaza, Palestina, melalui jalur udara beberapa waktu lalu.
“Keberhasilan bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Palestina melalui jalur udara ada peran Prabowo yang sukses merealisasikan arahan Presiden Jokowi, yakni sukses bekerja sama dengan Raja Yordania,” terang Robi.
Ia mengatakan, publik saat ini menantikan Prabowo ke depan tampil berpidato di forum PBB dan hal itu sangat strategis bagi Indonesia di mata dunia.