APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan alat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah dapat membiayai berbagai kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk kepentingan negara.
Dana APBN ini berasal dari berbagai sumber pendapatan yang diterima oleh negara, salah satunya adalah pajak, non-pajak, hibah, pendapatan dari Sumber Alam, dan lain-lain.
Dalam empat tahun terakhir ini, terdapat ketidakpastian ekonomi global yang dimana hampir seluruh negara di berbagai dunia mendapat dana APBN yang sangat terbatas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menceritakan perjuangan lembaganya untuk mengalokasikan dana APBN sebaik mungkin untuk melindungi rakyat dari berbagai guncangan dan terus memastikan pemulihan dan pembangunan ekonomi berdasarkan keadilan dan kesejahteraan untuk terus dijalankan.
Di tahun 2023, Kemenkeu melaporkan bahwa dana APBN yang diterima sebesar Rp2.246,5 T yang dipakai untuk kebutuhan belanja negara, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi.
Dana sebanyak itu tidak dipegang secara penuh oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), tetapi juga dialokasikan ke berbagai kementerian lain dengan besaran anggaran yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kementerian dengan APBN Terbesar
Berikut adalah 10 daftar kementerian yang menerima APBN terbesar yang diambil dari Informasi APBN 2023 dari Kemenkeu:
1. Kemenhan (Rp134,3 T)
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat dana APBN terbesar sebesar Rp134,3 T yang sudah disepakati pemerintah dan DPR setelah adanya usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,4 T.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra menjelaskan bahwa dana anggaran APBN itu akan digunakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI berdasarkan jenisnya.
Herindra juga merinci alokasi dana APBN meliputi:
- Pelaksanaan tugas TNI: Rp 3,62 triliun
- Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit: Rp12,35 triliun
- Program kebijakan dan regulasi pertahanan: Rp24,68 miliar.
- Program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan Sarpras Pertahanan: Rp 35,19 triliun.
- Anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan: Rp 338,86 miliar.
- Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan: Rp 607,89 miliar
- Program dukungan manajemen: Rp 79,77 triliun.
2. Kemen PUPR (Rp125,2 T)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat dana APBN sebesar Rp125,2 triliun yang disetujui dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dana APBN itu akan dialokasikan ke berbagai program pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
Salah satu alokasi dana APBN yang digunakan adalah:
- Pembangunan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 tirliun di berbagai wilayah seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.
- Pembangunan bidang jalan dan jembatan sebesar RP49,3 triliun untuk pembangunan jalan nasional sepanjan 489,1 km dan pembangunan jembatan sepanjang 10,3 km di ruas Geumpang – Pameue (Aceh), Lahewa Afulu – Bts. Nias (Sumut), dan Teluk Tapang – Bunga Tanjung (Sumbar).
- Pembangunan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp6,9 triliun untuk pembangunan 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya.
- Alokasi dana sebesar Rp14,98 triliun untuk membuka lapangan kerja di desa dengan target serapan tenaga kerja 743 ribu orang.
3. Kepolisian (Rp111,1 T)
Mendekati Pemilu 2024, Sri Mulyani menambahkan dana APBN sebesar Rp 99,26 triliun di tahun 2024 untuk Kepolisian Republik Indonesia.
Secara rinci, anggaran APBN Polri 2023 dialokasikan untuk berbagai program yang sedang berjalan. Salah satunya adalah
- Dukungan manajemen: Rp49,42 triliun
- Anggaran modernisasi alat material khusus dan sarana prasarana: Rp30,46 triliun.
- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat: Rp19,87 triliun
- Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta profesionalisme SDM masing-masing sebesar Rp5,59 triliun dan Rp2,52 triliun.
4. Kemenkes (Rp85,5 T)
Selama pandemi, Kementerian Kesehatan mendapat kenaikan anggaran APBN sebesar 2-3 kali lipat.
Sebagai informasi, sebelum pandemi, Kemenkes mendapat dana APBN di kisaran Rp80 triliun hingga RP90 triliun. Namun di tahun 2020, dana APBN Kemenkes melonjak menjadi Rp102,18 triliun.
Di tahun berikutnya Kemenkes mendapat anggaran dengan jumlah yang sangat fantastis, yakni Rp201 triliun.
Setelah pandemi selesai, dana APBN yang diterima Kemenkes turun menjadi Rp136 triliun. Di tahun 2023, anggaran yang diterima terus turun hingga Rp85 triliun.
Mengutip dari laman Kemkes, dana APBN sebesar Rp85 triliun itu akan dialokasikan ke berbagai program dan pelayanan, meliputi:
- Rp5,9 triliun (7,0%) untuk Transformasi Layanan Primer
- Rp18,4 triliun (21,5%) untuk Transformasi Layanan Rujukan
- Rp1,4 triliun (1,6%) untuk Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
- Rp46,6 triliun (54,5%) untuk Transformasi Pembiayaan Kesehatan
- Rp3,8 triliun (4,4%) untuk Transformasi SDM Kesehatan
- Rp0,5 triliun (0,5%) untuk Transformasi Teknologi Kesehatan
- Rp8,9 triliun (10,4%) untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen.
5. Kemendikbudristek (Rp 80,2 T)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat anggaran APBN sebesar Rp80,22 triliun di tahun 2023.
Dikutip dari halaman resminya, anggaran tersebut akan dialokasikan ke berbagai program meliputi:
- Rp38,17 triliun untuk pendanaan wajib seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), tunjangan guru, dosen, dan lain-lain
- Rp4,57 triliun untuk program Merdeka Belajar.
Selain dua program itu, Nadiem Makarim juga menjelaskan bahwa sebagian dana juga akan digunakan untuk program penguatan literasi, pencegahan, dan penanganan tiga dosa pendidikan terbesar, yaitu intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.
Dia juga menambahkan akan membangun dan meningkatkan program digitalisasi pendidikan, platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah.
6. Kemensos (Rp78,2 T)
Kementerian dengan anggaran terbesar selanjutnya adalah Kementerian Sosial sebesar Rp78,2 T.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja bantuan sosial, seperti:
- Rp4 triliun untuk bencana, anak, lansia, disabilitas, dan orang terlantar lainnya
- Rp45,1 triliun untuk Program Sembako dengan target pencapaian 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Rp28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM.
7. Kemenag (Rp70,5 T)
Kementerian Agama (Kemanag) masuk dalam daftar kementerian dengan anggaran APBN terbesar, yakni Rp70,5 T.
Dana sebesar itu akan dialokasikan ke berbagai program pelayanan, salah satunya adalah pemenuhan anggaran penyelenggaraan ibadah haji, peningkatan target anggaran Non Rupiah Murni, serta peningkatan biaya berkarakteristik operasional pendidikan, seperti tunjangan pendidik non pns dan BOPTKN.
8. Kemenkeu (Rp45,2 T)
Kementerian Keuangan mendapat anggaran sebesar Rp45,2 T yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Dana sebanyak itu digunakan untuk berbagai program, operasional, dan non-operasional Kementerian Keuangan.
9. Kemenhub (Rp33,4 T)
Komisi V DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kemenhub (Kementerian Perhubungan) di tahun 2023 sebesar Rp33,44 triliun.
Dilansir dari berbagai sumber, Kemenhub merinci alokasi anggaran untuk berbagai program yang sudah dijalankan, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020-2024 Major Project, Prioritas Nasional, serta kegiatan strategis berdasarkan skala prioritas.
Sejumlah program yang menjadi prioritas antara lain yaitu: peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, penyediaan layanan transportasi yang terjangkau oleh masyarakat, serta transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
10. Kemenkominfo (Rp19,4 T)
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat persetujuan Pagu ALokasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 sebesar RP19,4 triliun.
Dilansir dari laman kominfo.go.id, mereka merinci alokasi dana APBN untuk 5 program yang telah dilaksanakan. Salah satunya adalah
- Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi: Rp13.981.917.281.000,00
- Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp2.577.850.564.000,00
- Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp1.122.405.944.000,00
- Program Komunikasi Publik Rp293.203.110.000,00
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.727.813.538.000,00.
Baca berita dan artikel menarik lain Inilah.com di Google News.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)