Delapan tahun menjadi presiden, Jokowi hanya mampu turunkan angka kemiskinan tipis-tipis saja. Padahal, anggaran kemiskinan yang besarnya ratusan triliun digelontorkan tiap tahun. Termasuk infrastruktur dipoles demi mengurangi jumlah rakyat miskin.
Tegas-tegas saja, managing director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut Jokowi gagal mengentaskan kemiskinan di Indonesia. “Tingkat kemiskinan per September 2022 sebesar 9,57 persen. Atau 26,36 juta penduduk Indonesia jatuh miskin. Angka ini naik 0,35 persen dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Yakni September 2019 dengan tingkat kemiskinan 9,22 persen, atau 24,75 juta penduduk,” ungkap Anthony di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Yang lebih mengenaskan, kata Anthony, tingkat kemiskinan selama delapan tahun Jokowi berkuasa, hanya turun 1,39 persen. Pada September 2014, tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Sedangkan September 2022, tingkat kemiskinan 9,57 persen. “Sungguh malang nasib rakyat miskin Indonesia,” ungkapnya.
“Data tingkat kemiskinan ini, jelas menunjukkan pemerintah sudah gagal mengentaskan kemiskinan. Jangankan mengentaskan, sekedar mengurangi kemiskinan, dengan jumlah yang masuk akal, juga gagal,” tegas Anthony.
Kalau dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN-4, kata Anthony, posisi Indonesia, memprihatinkan. Dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam saja, tingkat kemiskinan Indonesia cukup tinggi. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pemerintahan jokowi gagal menekan angka kemiskinan.
Menurut garis kemiskinan internasional, dengan pendapatan di bawah US$3,65 per orang per hari, atau sekitar Rp591.033 per bulan, kemiskinan Indonesia pada 2021 mencapai 22,4 persen.
Sedangkan kemiskinan Malaysia dengan garis kemiskinan yang sama hanya 0,4 persen pada 2015. Artinya, tingkat kemiskinan Malaysia saat ini kemungkinan besar sudah nol. Sedangkan kemiskinan Thailand dengan garis kemiskinan yang sama juga sangat rendah, hanya 0,7 persen pada 2020.
Vietnam yang baru menata kembali ekonominya pada 1986, setelah perang berkepanjangan dengan Perancis dan Amerika Serikat (1946-1954, 1954-1975), kemudian dengan China (1979-1991), hanya mempunyai tingkat kemiskinan 5,3 persen pada 2018. Saat ini tingkat kemiskinan Vietnam tersebut pasti sudah jauh lebih rendah lagi.
“Data yang disajikan Bank Dunia tersebut sangat jelas menunjukkan pemerintahan Jokowi gagal mengatasi kemiskinan,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Anthony, pada 2022, merupakan kesempatan sangat langka bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Karena pendapatan negara pada 2022 naik drastis akibat kenaikan harga komoditas.
Dia bilang, realisasi pendapatan negara 2022 naik Rp623 triliun (31,1 persen) terhadap 2021, dan lebih tinggi Rp780 triliun (42,3 persen) dari yang dianggarkan dalam APBN 2022. “Ternyata, pemerintah gagal memanfaatkan kenaikan pendapatan ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Entah tidak mampu atau tidak mau,” tandasnya.
Tetapi, kata Anthony, apapun alasannya, masyarakat melihat telah terjadi proses pemiskinan yang masif. Alhasil, angka kemiskinan naik 0,03 persen, atau setara 200 ribu penduduk selama Maret 2022 hingga September 2022. Walah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)