Istana Negara menanggapi permintaan MPR untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tanggapan Istana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Pratikno mengatakan, otoritas mencopot Menteri termasuk Sri Mulyani sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
“Kalau itu kan urusannya Presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian Menteri,” kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Sebelumnya, MPR meminta Sri Mulyani dicopot karena alokasi anggaran. Selain itu MPR menilai Sri Mulyani tidak menghargai lembaga MPR.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus. Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan. Saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar. Dia (Sri Mulyani) janji 6 kali, tahunya cuma 4 kali,” kata Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di kompleks MPR, Senayan, Selasa (30/11/2021).
“Hanya ini, kita minta agar Presiden memberhentikan, mencopot Menteri Keuangan, karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada,” tambah Fadel.
Ketua MPR Bambang Soesatyo juga telah menanggapi mengenai sikap Sri Mulyani ini. Bamsoet sapaan akrab Bambang menilai, Sri Mulyani mempunyai masalah dengan menghargai lembaga lain.
“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” kata Bamsoet.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)