Sepanjang 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan adanya penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Padahal, tahun lalu ada kemarau panjang akibat El Nino yang berpotensi meningkatkan karhutla.
Kata dia, pencegahan karhutla pada 2023 boleh dibilang efektif. Berbagai upaya pencegahan karhutla dilakukan, mulai dari monitoring hotspot, penetapan kebijakan, aksi-aksi di lapangan baik aksi pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum. Di mana, luasan karhutla pada 2019 mencapai 1,6 juta hektare (ha). .
“Penurunan luas karhutla jika dibandingkan 2019, sekitar 488 ribu hektare, atau 29,59 persen. Keberhasilan ini dicapai melalui keterpaduan dan kolaborasi para pihak dalam pengendalian karhutla,” ujar Menteri Siti, Jakarta, Jumat (10/1/2024).
Untuk pencegahan kerusakan hutan, kata politkus Partai NasDem ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menginisiasi program FOLU (Forestry and Other Land Use). Alhasil, deforestasi berhasil diturunkan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Yakni 0,11 juta ha/tahun mulai periode pemantauan 1996-2000 hingga periode pemantauan 2020-2021.
Dengan memperhatikan hasil pemantauan perubahan tutupan hutan dari Tahun 2020 dan 2021, angka deforestasi netto Indonesia turun 8,4persen. “Data 2022 menunjukkan angka deforestasi yang lebih menurun hingga 104 ribu hektare. Dan 2023 (deforestasi) juga lebih menurun lagi.” kata Menteri Siti.
Dia mengapresiasi kerja sama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menguatkan aksi nyata dan memimpin dengan contoh dalam penanganan perubahan iklim.
Di mana, volume gas rumah kaca (GRK) pada 2022 sebesar 1.220 Mton CO2e yang diperoleh dari masing-masing kategori/sektor yakni energi sebesar 715,95 Mton CO2e, proses industri dan penggunaan produk sebesar 59.15 Mton CO2e, dan pertanian sebesar 89,20 Mton CO2e.
Indonesia juga terus melakukan upaya-upaya penguatan aksi perubahan iklim. Sangat diharapkan kepada masyarakat luas di tingkat tapak untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang akan berkontribusi besar terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dalam upaya mendorong upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, Indonesia telah memikirkan pemberian insentif kepada para pelaku aksi mitigasi, yaitu melalui kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK), yaitu melalui perdagangan karbon.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)