Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyinggung soal politik luar negeri Indonesia yang sifatnya masih transaksional. Menurut dia, hal itu menjadi tantangan bangsa dan negara Indonesia menghadapi itu ke depan.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara Pidato Calon Presiden RI : Arah dan Strategi Politik Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Center For Strategic and International Studies (CSIS), Rabu (8/11/2023).
“Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia,” kata Anies dalam pidato politiknya dipantau secara daring, Rabu (8/11/2023).
Menurut Anies, Indonesia hanya mengejar kepentingan sempit di hubungan Internasional. Contohnya, saat ada peristiwa invasi Ukraina, Indonesia hadir hanya berbicara mengenai pengamanan mata rantai supply pangan saja.
“Ini kan soal lebih besar dari pasokan pangan. Pertemuan pemimpin global tahunan, kita di mana? Kita harus kembali hadir di sana dan harus membawa pesan ‘kami warga dunia dan penduduk nomor empat terbesar di dunia demokrasi terbesar di dunia, punya agenda 1, 2, 3, 4, ini harus jadi perhatian,” tuturnya
“Kami melihat ini adalah sebagai masalah kalau kita transaksional seperti ini,” lanjut Anies.
Jika terus melihat transaksional, Ia menjelaskan akan ada konsekuensi dan mengabaikan potensi dan institusi. Anies menjelaskan bahwa beberapa indeks institusi mengalami stagnan dan penurunan.
Dalam materi yang dipaparkan Anies diketahui Indeks kekuatan di Asia yang semulanya pada tahun 2018 berada pada angka 19,8 saat ini tahun 2023 berada di angka 19,4.
“Indeks Demokrasi pada tahun 2015 di angka 7.03 sekarang 6,70. Lalu, indeks persepsi korupsi di angka 36 pada tahun 2015 sekarang menjadi 34 dan indeks kebebasan pers di angka 59,25 di 2015 sekarang 54,83,” jelas dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)