Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai masa depan pesisir pantai Ibu Kota terbebas dari ancaman banjir rob menemui titik terang.
Hal ini seiring dilanjutkannya program Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD).
Dalam program tersebut, Heru menargetkan merealiasasikan dua proyek yakni tanggul laut rakasasa atau istilahnya giant sea wall serta tanggul pantai.
“Kami tadi membahas NCICD, yang di dalamnya ada tanggul pantai dan tanggul laut atau istilahnya giant sea wall. Tanggul pantai ada yang menjadi kewajiban pemda dan kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Pj Gubernur Heru usai rapat pimpinan membahas pematangan konsep program giant sea wall dan tanggul pantai, di Balai Kota, Selasa (3/1/2023).
Khusus untuk pembangunan tanggul laut atau giant sea wall, Heru menerangkan, proyek ini akan berkaitan dengan tata ruang kota provinsi di luar DKI Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Rencananya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta akan bertemu dengan Bappenas untuk membahas konsep pembangunan tanggul laut beserta dengan penataan ruangnya.
“Nanti sesuai dengan arahan Bappenas, besok Kepala Bappeda akan ke sana. Membahas, tanggul lautnya bagaimana konsepnya, mengenai nanti dibangun tanggul itu, tata ruangnya bagaimana. Itu saya serahkan kepada pemerintah pusat,” ujar Heru.
Lebih lanjut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini menjelaskan rencana pembangunan tanggul laut dalam perjalanan sejarahnya mengalami sejumlah dinamika sejak tahun 2007, 2011 hingga 2020. Baru pada tahun 2020, dilakukan penajaman konsep pembangunan tanggul laut tersebut.
Berkaca pada hal itu, Heru kini menargetkan konsep pembangunan itu akan selesai dibahas dalam waktu sekitar tiga bulan ke depan.
“Habis ini ke Bappenas, langsung FGD (Focus Group Discussion), diskusi dengan para kementerian terkait, ada Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup. Target konsep, mungkin dua hingga tiga bulan konsep ini selesai,” jelas dia.
Sementara untuk pembangunan tanggul pantai, kata Heru, Pemprov DKI bakal bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Hal ini tergolong penting, lantaran dalam proses pembangunannyaa ada lahan timbul milik Pemprov DKI Jakarta yang mesti disertifikatkan.
“Itu harus cepat kami sertifikatkan yang dekat dengan PT Pelindo, sinergi dengan Pelindo kita membangun sarana untuk masyarakat ada taman, ada lapangan basket, kira-kira seperti itu dan tentunya harus ada pengamanan aset pemda dan lain-lain,” terang Heru.
Adapun dalam prosesnya, Heru menargetkan tanggul pantai di sepanjang pesisir Jakarta Utara bakal rampung pada tahun 2025 mendatang.
Menurut Heru, pembangunan tanggul NCICD, baik tanggul pantai maupun tanggul laut harus segera diselesaikan untuk menjamin keamanan Kota Jakarta dari ancaman banjir rob.
“Ini mau Jakarta aman atau tidak? Kalau mau aman Jakarta sampai seterusnya, kita harus bangun tanggul laut atau giant sea wall dan tanggul pantai,” tegas dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)