Terkait APBN 2024, pemerintah menetapkan postur belanja negara Rp3.476,2 triliun. Termasuk untuk membiayai proyek IKN Nusantara Rp30.5 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, postur makro fiskal di 2024, dia menyebutkan bahwa pemerintah menganggarkan pendapatan negara sebesar Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun pada 2024. Dan, belanja negara berkisar Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun.
“Tahun depan kita desain primary balance mendekati sedekat mungkin balance, atau nol, ini untuk betul-betul menjaga kesehatan APBN,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Untuk setoran pajak 2024, kata Sri Mulyani, diperkirakan berada di kisaran Rp2.280,3 triliun hingga Rp 2.355,8 triliun. atau naik Rp314 triliun atau 13 persen ketimbang target 2023 sebesar Rp2.021,2 triliun.
Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dipatok di kisaran Rp436,5 triliun hingga Rp504,9 triliun. Sedangkan dana hibah diperkirakan masuk Rp2,3 triliun hingga Rp4,6 triliun. Defisit anggaran 2024 diproyeksi sebesar Rp496,6 triliun hingga Rp610,9 triliun atau 2,16 persen hingga 2,64 persen.
Selain itu, belanja pemerintah pusat diperkirakan Rp2.400,7 triliun hingga Rp2,631,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp815 triliun-Rp845 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan, peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi di daerah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Ada belanja khusus tahun depan yang perlu diperhatikan, pembangunan IKN jelas itu sudah mulai tahun ini dan tahun depan, pemilu 2024, dan pilkada di penghujung 2024,” lanjut Sri Mulyani.
Anggaran IKN Bengkak
Deputi bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Siahaan mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30,4 triliun utnuk mega proyek IKN Nusantara. Dana sebesar itu akan digunakan untuk membangun kantor pemerintahan, dan penyediaan perumahan aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu digunakan untuk pertahanan dan keamanan IKN dan rekomendasi kebijakan desain sistem keamanan serta sistem pertahanan. Berikutnya, infrastruktur konektivitas yakni preservasi dan pembangunan jalan IKN, pembangunan jembatan, angkutan antar moda dan penghubung intermoda, kapal dan dermaga penumpang hingga perluasan apron dan runway bandara APT Pranoto.
Anggaran sebesar itu juga digunakan untuk membiayaai pemindahan pegawai IKN yang di dalamnya terdiri uang pindah pegawai, pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi ASN serta survei dan sosialisasi pemindahaan IKN. Selanjutnya, alokasi itu itu juga untuk infrastruktur sumber daya air, belanja operasional Otorita IKN, dan dukungan lainnya.
Terkait anggaran IKN Nusantara 2024 bisa saja membengkak alias tak lagi Rp30,4 triliu. Berkaca dari pengalaman tahun ini, anggaran IKN Nusantara bengkak Rp8 triliun menjadi Rp31 triliun.
Ketua Satgas Undang-undang Cipta Kerja (UUCK), Suahasil Nazara dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) UUCK membahas Pengaturan Akses Perbankan dan Jasa Keuangan bagi UMK, termasuk Perseroan Perorangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (4/4/2023). (Foto: Dok.Satgas UUCK).
Wakil Ketua II Satgas UUCK, Chatib Basri (kanan) dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) UUCK membahas Pengaturan Akses Perbankan dan Jasa Keuangan bagi UMK, termasuk Perseroan Perorangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (4/4/2023). (Foto: Dok.Satgas UUCK).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Keuangan), Isa Rachmatawarta pernah menyampaikan adanya permintaaan tambah anggaran IKN Nusantara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Totalnya mencapai Rp8 triliun.
Menurut Isa, tambahan ini juga sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin meminta persiapan tanah untuk para investor. “Itu nanti perlu land development. Nanti PUPR datang lagi ke kita minta tambahan,” kata Isa, Selasa (21/3/2023).
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, anggaran IKN Nusantara pada 2023 sebesar Rp23,7 triliun itu, digunakan untuk membiayai 30 paket pembangunan. Paket tersebut dilelang berupa proyek infrastruktur dasar yang dibiayai APBN. “Itu hanya yang untuk dasar yang dikerjakan oleh APBN melalui PUPR,” katanya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)