Periode November 2022, pemerintah terkesan ‘injak gas’ untuk menyedot utang jumbo hingga Rp7.554,2 triliun. Terjadi penambahan utang Rp635 triliun dibandingkan Januari 2022.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Padmanegara menilai, tingginya kenaikan utang pada November 2022 merupakan bagian strategi pemerintah. “Indikasi penerbitan lebih awal atau front-loading, guna mengantisipasi kenaikan suku bunga dan pelebaran defisit fiskal,” papar Bhima, Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Bhima mencatat, rasio utang pemerintah terhadap produk dometik bruto (PDB) pada November 2022 mencapai 38,65 persen. naik ketimbang Juli 2022 yang angkanya 37,9 persen. Padahal, rasio utang terhadap PDB pada Juli 2022 cenderung turun dibandingkan posisi Januari 2022 sebesar 39,63 persen.
Kata Bhima, pada November 2022, pemerintah terlihat jor-jorran dalam menerbitkan surat berharga negara (SBN). “Tahun depan, pemerintah khawatir akan pelebaran defisit. Serta peminat SBN yang diprediksikan turun. karena ketidakpastian global meningkat pada tahun depan,” kata Bhima.
Menurutnya, indikasi itu muncul karena penambahan utang pemerintah tidak berkorelasi dengan kecepatan serapan belanja. Artinya, saldo anggaran lebih (SAL) akan cukup gemuk pada akhir tahun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah terus menjaga pembiayaan utang dalam kondisi pasar keuangan yang volatil. Salah satu caranya dengan penyesuaian target penerbitan utang tunai melalui lelang pada kuartal IV/2022.
Dia tidak menampik adanya risiko pembengkakan beban bunga utang, seiring dengan peningkatan risiko depresiasi rupiah pada tahun depan. Namun, pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan utang dan beban bunganya masih terkendali. “Kami masih menjaga jatuh tempo utang kita yang rata-rata masih di atas 8 tahun,” ujar Sri Mulyani.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)