Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi, mengatakan jelang Pemilu 2024, lembaga survei mesti memperhatikan dan menjaga integritasnya. Mengingat akan ada banyak ‘pesanan’ dari kalangan tertentu untuk mendapatkan hasil survei sesuai keinginannya.
“Jangan sampai nanti di metode, misalnya kaitannya dengan sampling, kan tidak sedikit yang sampling dimanipulasi. Lalu ada pesanan tidak nih? Kalau hal itu terjadi, berarti tidak ilmiah lagi. Prinsipnya harus jelas, metode harus jelas,” terang Puadi dalam diskusi bertajuk Menegaskan Posisi dan Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023).
Ia memandang perlu lembaga survei memegang teguh prinsi integritas, karena hal ini berkaitan dengan kode etik yang berlaku atas hasil survei. “Ini menyangkut persoalan keberpihakan. Jadi nanti tidak sejalan dengan apa yang disebut independen. Lembaga survei harus independen, integritas yang utama,” tegasnya.
Puadi menekankan, hasil survei tidak boleh mengandung keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Maka transparansi harus ditonjolkan dalam setiap hasil survei yang dilaksanakan.
“Kalau ada lembaga (survei yang) tidak transparan, bagaimana hasilnya nanti, seperti apa? Output-nya seperti apa kalau di prosesnya melalui proses yang tidak menggunkan prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan,” ujar Puadi
Ia menegaskan, lembaga survei mesti memiliki tiga modal utama yakni integritas, transparan, dan independen. “Tiga hal ini menjadi modal utama agar dalam proses di lembaga survei, output sesuai prinsip dan ketentutan lembaga survei, dan metode digunakan secara ilmiah,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)