Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengharapkan pemerintah segera mencairkan anggaran Bawaslu tahun 2023 secara penuh atau 100 persen guna mengoptimalkan pengawasan dalam beragam tahapan Pemilu 2024.
“Semoga saja turun (anggaran Bawaslu tahun 2023). Kalau tidak, isu penting pada November (2023) bapak/ibu pasti kampanye, tapi tidak ada yang mengawasi dan menyelenggarakan,” ujar Bagja saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bertajuk “Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani, dan Berparadigma Etis” di Jakarta, Jumat (17/3/2023).
Saat ini, Bagja mengungkapkan anggaran Bawaslu pada tahun 2023 yang baru dicairkan pemerintah sebanyak 60 persen sehingga masih ada anggaran sebesar 40 persen yang belum dicairkan.
Menurut dia, anggaran yang baru dicairkan sebanyak 60 persen itu hanya mampu memenuhi gaji para pengawas ad hoc sampai bulan Oktober 2023.
“Dengan dana yang baru 60 persen turun dari pemerintah untuk pembayaran gaji sampai bulan Oktober 2023, gaji teman-teman panitia pengawas ad hoc karena hampir 40 persen belum turun dari pemerintah,” ucapnya.
Bagja menyampaikan selain berguna untuk mengoptimalkan pengawasan Pemilu 2024, maka anggaran Bawaslu bernilai penting mendukung pelaksanaan tugas mereka yang lain, seperti melaksanakan advokasi dan edukasi tentang prinsip pemilu.
“Di antaranya, tugas Bawaslu dalam menjalankan peran dalam advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip, etika, dan kualitas pemlilu. Bawaslu berperan sebagai agen sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya memilih dan memilih dengan benar,” ucap Bagja.
Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, ia menekankan Bawaslu membutuhkan anggaran pada tahun 2023 secara penuh sekitar Rp13 triliun.
“Jika ada aksi tanpa logistlik (anggaran), bahaya sekali. Setiap aksi harus ada penganggarannya,” tegas Bagja.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)