Ketika harga beras naiknya ugal-ugalan, beli beras justru dibatasi. Tiap hari dijatah 10 kilogram (kg). Teringat zaman dulu, Pegawai Negeri (PNS) dapat beras jatahan per bulan. Rakyat Indonesia benar-benar belum merdeka.
Direktur Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, pembatasan pembelian beras di ritel modern, mengingatkannya akan cerita penyelewengan beras Perum Bulog.
“Pada 2021 ditemukan indikasi penyalahgunaan dana hasil penjualan beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk cadangan beras pemerintah (CBP) di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara,” kata Uchok, Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Penyalahgunaan dana setoran dari penjualan beras BPNT di kabupaten Padang Lawas itu, menyeret kepala dan juru timbang gudang Bulog Huta Lombang. Di mana, beras komersiil program BPNT disalurkan kepada agen atau e-Warung. Dananya sebesar Rp961 juta sudah diterima juru timbang namun tidak disetorkan ke Perum Bulog.
“Infomasi dari agen atau e-warung, beras yang diperoleh melalui program BPNT, sudah melalui proses mixing CBP dengan beras premium. Minimal beras CBP yang digunakan sebanyak 1.400 kilogram. Beras itu dijual Rp10.500 per kilogram, jauh di atas HET sebesar Rp9.500 per kilogram,” kata Uchok.
Kejadian ini, menurut Uchok, menunjukkan bagaimana sangat berkuasanya oknum Perum Bulog di daerah. Mereka tak ubahnya raja kecil yang mudah sekali tergelincir dalam praktik penyalahgunaan wewenang. “Yakni, menjual beras (CDP) dengan harga mahal, uangnya tak masuk ke Perum Bulog,” ungkapnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)