Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024 yang kembali diembuskan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo dinilai tak relevan karena telah kadung memasuki tahapan pemilu dan hanya menjadi konsumsi wacana di kalangan elite politik.
Menurut Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, pernyataan Bamsoet bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi yang telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Saya pikir wacana perpanjangan masa jabatan sudah tidak lagi relevan di saat ini karena telah memasuki tahun politik. Pak Jokowi sudah berkomitmen pada penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Wasisto di Jakarta kepada Inilah.com, Jumat (9/12/2022).
Ia menuturkan, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu hanya menjadi diskursus di kalangan elite yang gagal terkonsolidasi dan tak dapat dikonversi menjadi kebijakan.
Karena itu, menurut dia, pernyataan Bamsoet hanya akan menguap karena tak memiliki kekuatan dan daya dorong untuk menganulir keputusan dan komitmen pemerintah bersama DPR menggelar Pemilu serentak di 2024.
“Saya pikir wacana itu hanya berputar di kalangan elite tertentu saja, jadi tidak semuanya mau mendukung bulat wacana itu,” ujarnya.
Untuk itu, wacana yang diembuskan Bamsoet dalam rilis survei Poltracking pada Kamis (8/12/2022) kemarin bukan merupakan pernyataan resmi dari Bamsoet sebagai Ketua MPR, melainkan hanya pendapat secara pribadi.
“Saya pikir itu lebih pada pandangan pribadi dan bukan mewakili institusi MPR,” sebutnya.
Diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berasumsi bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi yang mencapai 73,2 persen dapat dipotret sebagai petunjuk bahwa masyarakat menginginkan keberlanjutan kepemimpinan Jokowi di periode ketiga.
Kendati menuai kontroversi, perpanjangan masa jabatan Presiden ditangkap Bamsoet dalam rilis survei Poltracking sebagai sinyal untuk Jokowi agar tetap melanjutkan kepemimpinannya.
“Kita tahu deras sekali pro kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini,” ungkap Bamsoet saat menjadi narasumber rilis survei Poltracking yang digelar secara daring, Kamis (8/12/2022).
Termasuk, ia juga menyarankan untuk adanya peninjauan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang masih berpeluang digelar dalam kondisi negeri yang belum sepenuhnya pulih dari aspek ekonomi dan sosial.
“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi, dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan sebagainya,” katanya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)