Buntut Skandal Korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo Awasi Program Satria-1 dengan Bantuan BPK dan APH

Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kominfo, Sri Sanggrama Aradea, mengungkapkan dampak besar dari kasus korupsi BTS 4G terhadap program yang dijalankan unit organisasi Kominfo. Dia menegaskan bahwa Bakti kini lebih berhati-hati dalam menjalankan semua program yang berkaitan dengan pemerataan akses internet di Indonesia, termasuk program Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1).

Salah satu program yang diemphasiskan Bakti saat ini adalah pemanfaatan SATRIA-1, yang telah diluncurkan pada 19 Juni lalu. Aradea menegaskan bahwa SATRIA-1 tidak melayani BTS dan harus tetap berjalan sebagai proyek strategis nasional, berbeda dengan proyek BTS.

“Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa pada Satria-1 ini memang tidak melayani BTS. Itu yang pertama. Kedua project ini (Satria-1) harus tetap berjalan karena ini proyek strategis nasional, mungkin berbeda dengan projek BTS-nya,” kata Aradea di sela acara media update Forwat X Bakti Kominfo di Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Aradea menambahkan bahwa program Satria-1 telah dijamin oleh Pemerintah Pusat sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan komitmen 15 tahun. Dia juga mengakui pengaruh kasus korupsi terhadap pengambilan kebijakan. “Pengaruhnya mungkin agak sedikit terlambat terkait pengambilan kebijakan, karena kondisinya juga sedang kurang enak,” tegasnya.

Menanggapi kasus yang melibatkan delapan orang, termasuk eks Menteri Johnny G. Plate dan mantan Dirut Bakti-Kominfo Anang Achmad Latif, Aradea menegaskan Bakti akan diawasi oleh lembaga seperti BPK dan aparat penegak hukum (APH). “Pastinya saat ini semua proses yang dilakukan Bakti itu, kami mendapatkan pendampingan. Jadi semua program kami, didampingi oleh BPKP, maupun APH hingga kejaksaan,” tegas dia.

Harris Muda Senin, 31 Juli 2023