Guyonan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkinerja jeblok ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, benar-benar tidak lucu, bahkan blunder.
Pakar kebijakan publik dari UPN Beteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, pernyataan Heru meski disampaikan bercanda, berimplikasi serius di mata publik. Bahwa ada persepsi tentang IKN isinya hanya ASN berkinerja jeblok, dan ASN dipaksa boyongan ke IKN Nusantara.
“Pernyataan itu, meskipun mungkin dimaksudkan sebagai lelucon, mencerminkan persepsi negatif terhadap IKN sebagai tempat penugasan. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana proyek ambisius ini dilihat oleh pejabat tinggi pemerintahan Jokowi,” kata Matnur, sapaan akrabnya, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Padahal, kata Matnur, ASN adalah penerus pembangunan yang idealnya mendapatkan motivasi dan dukungan untuk berkontribusi positif. Bukan malah diintimidasi dengan ancaman pemindahan.
“Guyonan Pj Heru tentang pemindahan ke IKN ini, seolah-olah menempatkan IKN sebagai lokasi yang kurang diinginkan. Ini menciptakan narasi bahwa bekerja di IKN adalah hukuman, bukan kesempatan atau tanggung jawab,” paparnya.
Hal ini, kata Matnur, tidak hanya merendahkan nilai IKN yang begitu dibanggakan Presiden Jokowi. bahkan disebut-sebut sebagai salah satu legacy dari mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.
Selain itu, IKN Nusantara bukan sekedar proyek pembangunan nasional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana proyek ini dipandang oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya.
“Heru Budi menyebutkan bahwa penugasan ke IKN bisa mempercepat kenaikan pangkat ASN. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah penugasan ke IKN hanya alat untuk kenaikan pangkat, bukan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan? Ini bisa mengurangi fokus pada kualitas dan efektivitas kerja yang seharusnya menjadi prioritas utama ASN,” terangnya.
Di sisi lain, pemerintahan Jokowi serius untuk memobilisasi hampir 17 ribu ASN dan petugas Hankam (TNI/Polri) pindah ke IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim. Rinciannya 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga dan personel TNI dan Polri berjumlah 5.716 orang.
Tahap awal berlangsung pada Juli 2024, sebanyak 1.800 ASN dipindah ke IKN Nusantara. Sebanyak 11 ribu ASN lainnya menyusul. Agar proses pemindahan ini berjalan mulus, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) menyiapkan ‘gula-gula’ yang cukup menggiurkan.
Presiden Jokowi pernah menyebut tiga bonus yang akan didapat ASN yang rela pindah ke IKN Nusantara. Pertama, insentifnya berupa rumah dinas tapak, atau apartemen. Kedua, biaya pindah ditanggung pemerintah. Ketiga, disiapkan tunjangan kemahalan.
Tentu saja, anggaran untuk insentif ini, angkanya besar. Untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara saja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digelontorkan anggaran Rp65,56 triliun untuk periode 2022-2024. Padahal, kondisi keuangan negara tidak sedang baik-baik saja.
‘Alangkah indahnya jika triliunan anggaran pembangunan IKN Nusantara yang multiyears itu, dialihkan untuk membangun 14 kota di luar Jawa. Di sana belum punya kawasan industri. Saya rasa lebih konkret melahirkan pemerataan ekonomi,” pungkas Matnur.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)