Eks Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengusulkan solusi baru untuk mengatasi perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah yang kerap memicu kontroversi. Menurutnya, jika posisi hilal sudah berada di bawah imkanur rukyah 3 derajat yang ditetapkan pemerintah berdasarkan kriteria MABIMS Menag Asia Tenggara, tidak perlu menggunakan rukyat isbat yang memerlukan anggaran besar. Ia menilai, pendekatan ini bisa menjadi alternatif hemat anggaran dan efektif dalam menangani perbedaan penetapan Idul Fitri.
“Kemarin, saya mengusulkan agar jika sudah di bawah imkanur rukyah yang dipatok pemerintah berdasarkan kriteria MABIMS Menag Asia Tenggara 3 derajat, dan ini berada di bawah 3 derajat, tidak perlu menggunakan rukyat isbat karena anggarannya cukup besar,” ujar Din Syamsuddin di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Jumat (21/4/2023).
Ia juga menyarankan agar pemerintah mengukur berdasarkan kriteria MABIMS jika belum mencapai posisi 3 derajat, dan menggunakan pendekatan istikmal dengan menjalani Ramadan selama 30 hari. Dengan demikian, penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada besok, Sabtu (22/4/2023).
“Biarkan umat Islam mengatur sendiri, dan negara jika ingin terlibat, harus berada di atas dan untuk semua kelompok. Umumkan saja bahwa tahun ini Idul Fitri jatuh pada dua hari,” jelasnya.
Menurut Din, akan menjadi indah jika ada perbedaan pendapat mengenai jatuhnya Idul Fitri pada Jumat 21 April atau Sabtu 22 April. Namun, perbedaan ini telah terjadi, dan ia berharap di masa depan perbedaan ini bisa ditangani oleh pakar hukum Indonesia.
“Perbedaan ini telah terjadi, dan saya sangat berharap bahwa jika ada perbedaan, serahkan pada hakim di negara ini. Ini bukan negara Islam, dan kadang-kadang masalah keislaman lain tidak mau diurus,” tegas Din.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat itu berharap agar pemerintah menjadi penengah antara golongan tersebut. Selain itu, menurutnya, pemerintah dianggap tidak netral dalam menyikapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
“Saya berpendapat agar pemerintah menjadi penengah yang berada di atas untuk semua kelompok. Jika pemerintah hanya berada pada satu posisi tunggal, ini dapat dianggap sebagai regimentasi agama,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)