Jika tak ada aral melintang, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Dr Drs Bahtiar MSi akan didapuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), menggantikan Andi Sudirman Sulaiman yang masa jabatanya berakhir pada 5 September 2023 nanti.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kepastian itu didapat setelah Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (31/8) sore memutuskan menunjuk Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel.
Adapun, ada 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel yang dibahas pada sidang TPA, Kamis sore, yakni Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
Sebelumnya, nama Bahtiar mencuat sebagai kandidat terkuat Pj Gubernur Sulsel, berdasar aspirasi masyarakat setempat, kalangan pemda di Sulsel, dan disodorkan sejumlah fraksi di DPRD Sulsel.
Nama Bahtiar juga masuk dalam daftar calon Pj Gubernur Sulsel yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel pada 8 Agustus 2023.
Hanya saja, Rapat Paripurna DPRD Sulsel gagal memutuskan 3 kandidat Pj Gubernur Sulsel yang akan disodorkan kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pasalnya, rapat paripurna pengambilan keputusan tentang nama-nama calon Pj Gubernur yang akan diusulkan tidak memenuhi kuorum. DPRD Sulsel akhirnya memutuskan tidak mengusulkan nama calon Pj Gubernur Sulsel kepada Mendagri Tito Karnavian.
Bahtiar, pria kelahiran 16 Januari 1973 itu merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992. Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995.
Bahtiar merupakan sosok yang tak pernah merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan. Sehingga, ia terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.
Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, sebelum berubah menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Massa.
Bahtiar adalah sedikit birokrat yang terlibat intensif dalam perumusan berbagai Rancangan Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru.
Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018.
Dari Kepuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Lama bersinggungan dengan organisasi massa menjadikan Bahtiar dikenal sebagai birokrat yang punya kemampuan membangun komunikasi dengan jajaran internal pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Peraih Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2023 ini dikenal dengan sangat baik di kalangan politisi DPR di Senayan, ormas, LSM, sampai aktivis budaya.
Pembawaan yang kalem dan santai, tetapi tak meninggalkan ketegasan dalam hal prinsip, membuat para koleganya dari kalangan sarjana, praktisi dan ilmuwan ilmu pemerintahan mendaulat Bahtiar menjabat Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Pengalaman Bahtiar semakin lengkap. Pengalamannya menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau, membuat Bahtiar dianggap sangat layak untuk mendapat amanat menduduki kursi Pj Gubernur Sulawesi Selatan, untuk ikut membagi pengalaman di pemerintahan demi kemajuan kampung halamam.
Riwayat Pendidikan
1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1991 – 1992)
2. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (1995)
3. Insititut Ilmu Pemerintahan (2000)
4. Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2008)
5. Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2013).
Riwajat Jabatan
1. Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010)
2. Kabag Perundang -Undangan, Setditjen Polp um (2015)
3. Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)
4. Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)
5. Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018)
6. Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019)
7. PJs. Gubernur Kepulauan Riau ( 2020)
8. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020 – Sekarang)
Pengalaman Kerja
1. Tim Penyusun Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013)
2. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (2015)
3. Tim Penyusun Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017)
4. Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021)
5. Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara (2022)
6. Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (2020-2022)
7 . Tim Penyusun UU No. 14 Tahun 20 22 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
8 . Tim Penyusun UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)