Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di rumah jabatan Gubernur Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Jum’at (25/2/2022). Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah program dalam silaturahmi tersebut.
Airlangga mengungkapkan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024 mendatang. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
Tahun ini, penanganan kemiskinan ekstrem diprogramkan untuk 212 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pemerintah memberikan perlindungan berbagai program perlindungan sosial di kuartal pertama.
Berbagai bantuan dikucurkan selama Februari untuk membantu menurunkan kemiskinan ekstrem. Sebab, pada Maret mendatang, rencananya akan digelar survei nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di rumah jabatan Gubernur Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Jum’at (25/2/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.
“Memang kemiskinan ekstrem tidak bisa dihapuskan total, tetapi minimal angkanya sesuai dengan target roadmap yang disiapkan oleh pemerintah mendekati nol di tahun 2024,” tutur Airlangga dalam keterangan, Jumat 25 Februari 2022.
Rencananya, program pemerintah akan diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, pekerjaan umum, transportasi dan pehubungan, serta kelautan dan perikanan. Dari sektor pertanian, saat ini pemerintah tengah merancang korporatisasi.
Pemerintah mendorong ada sinergi petani atau pekebun dengan bank-banks syariah yang bisa digabungkan dengan filantropi untuk mendukung program ini.
Menko Perekonomian juga mengingatkan, adanya kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen untuk perlindungan sosial dan penanganan Covid-19.
Airlangga mengaku, tahun ini, pemerintah pusat masih bisa mengintervensi perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 melalui dana Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang angkanya sekitar Rp 420 triliun. Namun, mulai tahun depan, pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi lagi.
“Tahun depan harus ada alokasi dari daerah, sehingga perlu disiapkan sekarang, supaya kedepannya tidak kaget ada perubahan dari kebijakan. Karena kita melihat mudah-mudahan di tahun ini kita bisa kembali ke situasi sebelum Covid-19,” tegas Airlangga.
Dalam peretemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut Airlangga Hartarto mengadakan tanya-jawab dan berdialog dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Provinsi Riau.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)