Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkampanye ke Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (3/12/2023). Dalam kegiatannya, ia bertemu dengan para warga penyandang disabilitas.
Di pertemuan yang berlangsung di Graha Futsal, Ganjar menerima banyak aspirasi terkait kesetaraan hak aksesibilitas kaum disabilitas di ruang publik.
“Tadi ada yang menyampaikan ‘Di sini udah pakai kursi roda, Pak, tapi saya sulit untuk naik tangga, Bapak tolong berikan akses’. ‘Pak saya tunanetra, tolong Pak saya berikan jalan ada tandanya dan kami tau’,” kata Ganjar dalam keterangannya, diterima di Jakarta, Minggu (3/12/2023).
Ganjar berjanji jika jadi presiden, akan menyediakan infrastruktur yang ramah bagi disabilitas. Salah satu upayanya, kata dia, melibatkan partisipasi masyarakat disabilitas dalam pembangunan infrastruktur akses publik.
Kemudian, ia pun bercerita pengalamannya saat memimpin Jawa Tengah (Jateng). Kala itu, dirinya menekankan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan kaum disabilitas saat membangun infrastruktur.
“Saya sedikit punya pengalaman pada saat jadi gubernur waktu itu kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok yang selalu kita ajak dalam musyawarah perencanaan pembangunan sampai di samping kelompok perempuan dan anak, inilah cara membuat setara semuanya dan tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind,” paparnya.
Kemudian, dalam kesempatan itu, Ganjar juga memberikan ratusan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Hal itu sebagai bentuk dukungan darinya.
Apa yang dituturkan Ganjar soal kesetaraan saat memimpin Jateng, nampaknya tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Baru-baru ini Murni (37) warga Mranggen, Demak, Jateng, mengaku memiliki kendala dalam mewujudkan cita-cita putranya yang menyandang disabilitas untuk jadi pengusaha.
Ia pun melanjutkan, anaknya yang menggeluti usaha produksi telur asin dan kerupuk, tidak bisa terima pesanan banyak karena terkendala alat pemotong kerupuk.
“Disabilitas kan susah cari kerja. Jadi karena itu, saya mendukung anak saya jadi pengusaha biar bisa jadi contoh yang lain (disabilitas -red). Tapi untuk berkembang terkendala alat yang memadai,” tutur Murni, di Demak, Sabtu (2/12/2023) sore. .
Selain itu, pada Desember tahun 2021, saat Ganjar masih memimpin terdapat kasus masih belum terwujudnya pendidikan inklusif di Jateng bagi penyandang disabilitas. Hal ini sempat diungkapkan oleh Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Eka Prastama.
Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya.
UU Nomor 8 tahun 2016 juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Selanjutnya, dalam aturan turunannya yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 13/2020 juga diatur tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan inklusif.
“Terus terang, baru saja saya mendapatkan informasi dari Bojonegoro, ada anak SMP di sekolah umum, mau ke SMA tidak diterima. Kemarin juga saya terima laporan dari orang tua, ada anak penyandang disabilitas di sekolah reguler tidak diikutkan ANBK, tidak boleh didampingi dst. Ini hanya satu dua kasus, saya banyak mendapat pengaduan anak-anak penyandang disabilitas yang tidak bisa mengakses pendidikan umum,” ujarnya kala itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)