Saat bakal capres Gibran Rakabuming Raka menemui petani tembakau di Temanggung, banyak yang tak respek. Lantaran, selama pemerintahan Jokowi, tidak ada keberpihakan terhadap petani tembakau.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, minimnya respek petani tembakau terhadap Gibran, adalah wajar.
“Ya, karena pemerintahan sekarang, dinilai tidak berpihak kepada petani tembakau yang jumlahnya 24 juta jiwa. Padahal, bicara tembakau itu tidak hanya soal rokok. Kan bisa dikembangkan untuk produk lain, atau diekspor ke luar negeri, seperti Afrika atau negara lain,” ungkap Trubus di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Suka atau tidak, kata Trubus, tembakau merupakan komoditas yang strategis. Tanaman ini menghasilkan industri yang banyak memberikan pendapatan kepada negara. Serta menyerap tenaga kerja yang cukup besar.
“Ini ada petani tembakau yang jumlahnya besar, seharusnya dibina dong. Bukan malah dibinasakan. Ingat, mereka tidak minta kerja kepada negara lho. Tapi kerja mandiri yang memberikan dampak kepada lapangan kerja baru,” kata Trubus.
Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan terkait Pengamanan Zat Adiktif, yang masih dibahas, kata Trubus, jelas sekali banyak pasal yang arahnya ‘membinasakan’ petani tembakau.
“Samakan persepsi dulu bahwa ada puluhan juta petani tembakau yang harus diselamatakan. Yang saya bingung, setiap bicara tembakau, orientasinya selalu rokok. Coba libatkan kampus untuk riset tembakau. Siapa tahu bisa digunakan untuk obat. Kalau tidak ekspor saja,” ungkapnya.
Pada Minggu (29/10/2023), Gibran Rakabuming Raka menggelar safari politik ke Desa Gondangwinangun, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Niatnya menyerap aspirasi dari kalangan petani tembakau, tapi malah dapat kritikan menohok dari Ketua Umum APTI, Agus Parmuji.
Agus meminta agar Gibran yang juga bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, belajar dulu seluk beluk pertembakauan.
“Kalau Mas Gibran bicara masalah tembakau, apalagi jika berjanji akan mencarikan solusi bagi para petani, kami anggap itu kurang pas. Harusnya belajar dulu dari Presiden Jokowi yang telah terlebih dahulu paham problematika pertembakauan,” kata Agus di Temanggung, Selasa (31/10/2023).
Agus menilai, kondisi riil pertembakauan nasional di tingkat petani, masih belum menunjukkan kemajuan, khususnya di hampir dua periode Jokowi.
Sebaliknya, para petani tembakau justru merasa selama 9 tahun terakhir kebijakan pemerintah tidak pro terhadap kalangan petani.
Bahkan cenderung ingin menyingkirkan atau mematikan budidaya tembakau secara pelan-pelan. Baik itu melalui regulasi yang sudah ada, maupun yang saat ini telah direncanakan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)