Sejak Januari hingga Desember 2022, Perum Bulog gelontorkan 1,2 juta ton beras untuk stabilkan harga, melalui operasi pasar (OP). Jumlahnya terbesar dalam sejarah berdirinya Bulog.
Disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, operasi pasar yang masuk program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), sejak Januari hingga Desember 2022 bertujuan meredam gejolak harga beras di tanah air.
“Angka ini merupakan jumlah penyaluran operasi pasar beras terbesar sepanjang sejarah berdirinya Bulog. Sesuai penugasan negara dan dalam kerangka stabilisasi ekonomi yang lebih luas, Bulog akan terus menggelar operasi pasar secara masif dengan adanya tambahan stok dari beras impor,” kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso di Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu, menegaskan, program KPSH wajib berjalan lancar sepanjang tahun. Ini penting agar masyarakat bisa memperoleh beras sesuai keinginan dengan harga terjangkau.
“Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi sekarang dan kami akan terus membanjiri pasar dengan kekuatan stok CBP saat ini dimana sudah ada tambahan dari beras impor. Penyaluran operasi pasar yang dilakukan Bulog akan terus bertambah jumlahnya sampai dengan akhir tahun,” kata mantan Kabareskrim itu.
Dirinya juga menyinggung impor beras sebanyak 500 ribu ton, bertujuan untuk meredam kenaikan harga beras. “Psikologisnya begitu, kita datangkan impor ada kepastian barang dan ketika pasar sudah mengetahui Bulog punya barang maka sangat diyakini harga akan bisa terkendali,” kata Buwas.
Buwas menegaskan, kebijakan ini semata-mata untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Tentu saja, kebijakan yang diambil tidak akan mengganggu petani yang bakal panen pada akhir Februari, atau awal Maret 2023.
Karena, kebutuhan stok CBP yang ditugaskan kepada Bulog cukup besar sekitar 1 juta hingga 1,5 juta ton.
“Di samping beras impor masuk, kami juga masih menyerap beras petani di dalam negeri. Fokus kami adalah stabilitas harga beras. Kami upayakan semaksimal mungkin pelaksanaan program stabilisasi tersebut tanpa ada unsur kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat, terlebih di tengah situasi seperti sekarang,” tambah Buwas.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)