Sejumlah proyek transportasi umum jadi terkesan buang-buang anggaran alias sia-sia. Sebab, masyarakat Jakarta masih merasakan kemacetan, malah semakin parah. Pj Gubenur DKI Jakarta Heru Budi Hartono gagal mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai semakin tidak terkendalinya kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dikarenakan proyek transportasi umum yang digembar-gemborkan tidak diiringi dengan kebijakan yang memaksa masyarakat untuk beralih ke angkutan umum.
“Ya (kemacetan makin tidak terkendali), karena orang pada milih menggunakan kendaraan pribadi. Padahal angkutan umum lebih murah dan nyaman,” tegas Darmaningtyas kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (9/4/2023).
Ia mengaku sudah berulang kali meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membuat aturan yang memaksa seluruh pegawai pemerintah dan swasta untuk mau beraktivitas dengan kendaraan umum.
Menurutnya, Pemprov DKI bisa memaksa masyarakat menggunakan kendaraan umum secara bergiliran. Misalnya di hari Senin, Rabu dan Jumat seluruh pegawai pemerintah dipaksa menggunakan kendaraan umum, sedangkan di sisa hari lainnya diwajibkan bagi karyawan swasata.
“Sudah sering saya usulkan agar buat saja kebijakan wajib menggunakan angkutan umum secara bergiliran untuk semua instansi pemerintah maupun swasta. Tapi karena usulan itu tidak menghasilkan proyek, maka Pemerintah enggan melaksanakannya,” jelasnya.
Alhasil, kemacetan makin tidak terkendali. Proyek transportasi yang memakan banyak biaya pun dia nilai tidak terlalu bagus progres pembangunannya. “Pemerintah inginnya buat proyek yang menghasilkan duit gede dengan alasan mengatasi kemacetan tapi faktanya tidak mengatasi kemacetan, seperti pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit),” lanjutnya.
Selain itu, ia menilai Heru juga gagal dalam menegakkan aturan, yakni penindakan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014. “Tertibkan jalan-jalan yang selama ini untuk PKL (Pedagang kaki lima) dan parkir, pasti kemacetan akan berkurang, tanpa harus membangun MRT maupun LRT yang mahal-mahal,” tegasnya.
Sebelumnya kritikan juga dilontarkan relawan Anies Baswedan, Reiza Patters. Ia mengatakan peringkat DKI Jakarta sebagai kota termacet di dunia meningkat usai ditinggal Anies Baswedan. Menurutnya, peringkat Jakarta sebagai kota termacet di dunia sempat turun ke urutan 46 pada tahun 2021, saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Namun, indeks kemacetan DKI Jakarta pada tahun 2022 kembali naik ke peringkat 29 berdasarkan lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia, TomTom International BV. Menanggapi hal tersebut, Reiza menyebut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak bisa berbuat banyak dan peduli dengan kondisi Jakarta. “Heru planga plongo aja, dan nggak peduli sama kondisi DKI,” ujar Reiza, dikutip dari akun Twitter pribadi pada Jumat (7/4/2023).
Reiza bahkan menyindir Heru yang dianggap hanya mondar-mandir menghadiri acara seremonial penghargaan dan sebagainya tapi tidak benar-benar tahu apa yang harus diperbuat. Selain itu, program-program yang dibuat oleh Heru juga terkesan asal-asalan dalam pembuatannya dengan prinsip yang penting beda dari Anies.
Oleh karena itu, tak heran jika hasil kerja Heru dianggap tidak maksimal, salah satunya naiknya peringkat Jakarta sebagai kota termacet di dunia. “Mondar mandir seremonial, tapi nggak tahu harus ngapain. Asal mangap untuk asal beda dengan Anies. Ujungnya begini!” ujar Reiza.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)